Bisnis.com, MEDAN - Ditangkapnya Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas Rudi Rubiandini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikhawatirkan akan berdampak pada penyelesaian krisis gas yang terjadi di Sumatra Utara.
Pejabat Sementara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sumatra Utara Tohar Suhartono mengatakan pengusaha dan pemangku kebijakan di Sumut pada bulan Ramadhan lalu sempat melapor kepada Rudi Rubiandini terkait krisis gas.
"Kami lapor ke Rudi, meminta tolong agar gas di Benggala A Langkat diperuntukkan bagi industri di Sumut, tidak diberikan kepada PLN," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (14/8/2013).
Untuk itu, dia berharap setelah ditangkapnya Rudi, pemerintah akan tetap mengalokasikan gas Benggala A Langkat untuk industri. Hal itu dikarenakan krisis gas di Sumut sudah semakin parah.
Krisis gas untuk industri di Sumut semakin parah terutama setelah pasokan dari PT Pertiwi Nusantara Resources (PNR) sebesar 10 million metric cubic feet per day (Mmscfd) terhenti pada awal Juli 2013. Saat ini, pasokan gas di Sumut hanya tersedia dari PT Pertamina EP sebesar 7 Mmscfd.
Tekanan juga otomatis turun dari 17 BAR menjadi di bawah 0,5 BAR yang berakibat sangat mengganggu ke perusahaan tertentu seperti industri sarung tangan dan keramik.
Kebutuhan gas industri tertinggi di Sumut mencapai 22 Mmscfd. Sedangkan rata-rata kebutuhan gas industri di Sumut mencapai 18 Mmscfd.
Harapan satu-satunya untuk menambah pasokan gas di Sumut adalah dari sumur Benggala A, Langkat, yang diproduksi oleh PT Pertamina EP.
Sumur Benggala diperkirakan memiliki cadangan sebesar 10 Mmscfd dan dapat digunakan sebesar 6 Mmscfd untuk lima tahun.
Saat ini, gas di sumur Benggala tersebut sudah siap untuk diproduksi dan dialirkan untuk industri di Medan. Rencananya, pada bulan ini pemasangan pipa untuk mengalirkan gas ditargetkan telah selesai. Sehingga, pasokan gas industri bisa bertambah menjadi 13 Mmscfd pada akhir Agustus 2013.
