Bisnis.com, JAKARTA - Metode konvensi terbuka yang dilakukan oleh partai politik untuk menentukan bakal calon presiden dalam Pemilu 2014 dapat meminimalisasikan, atau mengurangi budaya oligarki yang selama ini banyak dianut oleh parpol di Indonesia.
Pengamat politik Nosami Rikardi mengatakan saat ini banyak parpol yang menganut budaya oligarki, sehingga fungsi dari parpol itu sendiri semakin mengecil, dan sekadar menjadi alat atau kendaraan menuju suatu kepentingan saja.
"Proses konvensi, saya kira dapat meminimalisiasikan budaya oligarki yang selama ini banyak dianut oleh parpol di Indonesia. Proses pencalonan presiden melalui konvensi sangat demokratis mengingat penetapan capres tidak hanya melibatkan pengurus partai semata, melibatkan publik didalamnya," ujar Nosami, Senin (15/7).
Meskipun konvensi dinilai dapat menjadi suatu metode yang baik dalam menentukan capres, menurut Nosami, hal tersebut juga harus diiringi dengan aturan yang jelas dalam proses perekrutannya.
"Walaupun proses konvensi memberikan keleluasaan dalam menentukan capres, yang harus diingat bahwa parpol adalah organisasi politik yang memiliki anggota dengan orientasi, ideologi dan tujuan yang sama," ujar staf pengajar di salah satu universitas di Tangerang tersebut.
Nosami juga mengatakan, sangat penting bagi parpol untuk bisa memberikan batasan yang jelas kepada publik, agar warna parpol itu sendiri tidak hilang oleh kovensi.
Dilain sisi, menurut Nosami proses konvensi juga memiliki kelemahan. Proses konvensi sudah dipastikan akan membutuhkan biaya yang sangat besar.
"Selain biaya, konvensi juga memberikan peluang munculnya kecemburuan yang besar pada kader parpol apabila ternyata capres yang terpilih bukan berasal dari kader parpol," tambahnya.
