BISNIS.COM, JAKARTA- Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan bersepakat dalam pengembangan kerja sama reformasi birokrasi dan e-Government.
Penandatanganan kesepakatan itu dilaksanakan di Istana Wakil Presiden RI, hari ini Kamis (04/7/2013), antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Azwar Abubakar dengan Menteri Keamanan dan Administrasi Publik Korea Selatan Yoo Jeong-bok.
Selain itu, juga ada penandatangan antara Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, dengan Menteri Keamanan dan Administrasi Publik Korea Selatan Yoo Jeong-bok untuk pengembangan e-Government.
Wakil Presiden RI Boediono mengatakan kesepakatan kerjasama itu, dilakukan menyusul pengalaman Korea Selatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
"Meski demikian, yang lebih penting dari semua faktor pendukung, yaitu niat dari manusia-manusianya, baik dari dari dalam birokrasi itu sendiri, maupun masyarakat itu sendiri," ujar Wapres dalam sabutannya.
Untuk itu, Wapres mengharapkan kepada para pejabat pemerintah untuk dapat menjadi leader dan agen-agen perubahan di unitnya.
Wapres mengatakan berdasarkan pengalaman dari banyak negara menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan suatu negara, juga prasyarat dari kemajuan ekonomi, politik, sosial budaya, dan bidang-bidang lainnya yang berkelanjutan.
Menteri Keamanan dan Administrasi Publik Korea Selatan Yoo Jeong-bok dalam sambutannya, berharap agar penandatanganan kerjasama ini dapat mempercepat proses reformasi birokrasi di Indonesia.
Dia mengatakan pelaksanaan reformasi birokrasi harus mendapat dukungan dari pemimpin, masyarakat dan kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu sendiri. “Semua PNS harus menyadari betul perlunya reformasi birokrasi dan akan menjadi transparan bagi masyrakatnya sendiri,” ujar Bok.
Dia mengingatkan PNS untuk membuka diri dan tidak perlu khawatir terdapat keterbukaan, dan sejalan dengan perkembangan ekonomi Indonesia, saatnya mengambangkan dengan keras reformasi birokrasi dan TIK.
