BISNIS . COM, JAKARTA--Pemerintah mengklaim pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat tidak akan mempengaruhi preferensi politik masyarakat miskin.
Wakil Presiden Boediono menilai rakyat Indonesia sudah terlalu cerdas untuk bisa dipengaruhi melalui bantuan tunai yang hanya bernilai Rp150.000 per bulan dalam 4 bulan.
"Publik kita sudah sangat cerdas. Jadi uang seperti itu tidak ada artinya untuk pengaruhi pilihan mereka. Oleh sebab itu, kita batasi 4 bulan saja," katanya dalam jumpa pers, Selasa (18/6/2013).
Dia menegaskan pemerintah menetapkan masyarakat penerima BLSM melalui survei yang obyektif melalui konsultasi dengan pemerintah daerah.
Pemerintah menggolongkan 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah untuk kemudian menetapkan pemberian bantuan tunai bagi 25% kelompok golongan tersebut.
Hasilnya, jelas Wapres, adalah 15,5 juta rumah tangga sasaran yang paling terkena dampak ekonomi penaikan harga BBM bersubsidi sebagai masyarakat yang berhak menerima BLSM.
"Kalau ada penyesuaian harga BBM, dalam waktu 3-4 bulan ada shock. Sesuatu yg nanti akan kembali ke tingkat yang lebih normal," kata Boediono.
Pemerintah mempersiapkan alokasi anggaran Rp9,31 triliun untuk dana BLSM dalam RAPBN-P 2013. Alokasi tersebut merupakan bagian dari total dana kompensasi Rp27,9 triliun.
