BISNIS.COM, BANDUNG—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak keluar dari koalisi pendukung pemerintah terkait penolakan partai tersebut terhadap kenaikan BBM.
Presiden PKS Anis Matta mengatakan petinggi partai tersebut, Rabu (12/6) malam kemarin menggelar pertemuan terkait sikap penolakan dan kemungkinan dikeluarkan dari koalisi.
"Keputusan rapat masih tetap seperti semula,kami tegas menolak kenaikan BBM," katanya di Bandung hari ini, Kamis (13/6/2013).
Menurut Anis pihaknya sampai saat ini belum menerima surat dari Setgab terkait keputusan mengeluarkan PKS dari koalisi. "Tidak ada,sampai sekarang kami belum menerima suratnya," katanya.
Pihaknya menilai penolakan kenaikan BBM tidak terlalu disikapi berlebihan oleh sekondannya di Setgab. Anis mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya tidak juga mencium adanya ancaman keluar dari Setgab. "Jangan berandai-andailah,sampai saat ini tidak ada ancaman. Ini perbedaan biasa," katanya.
Sikap PKS yang berseberangan dengan koalisi juga pernah terjadi saat muncul Pansus Century. "Teman-teman Setgab juga PKS baik,semuanya bekerja dalam rangka kepentingan rakyat,jadi ini hal biasa," paparnya.
Anis juga mengaku pihaknya tidak mempersoalkan tiga kursi PKS di kabinet. Menurutnya kewenangan pencopotan atau mempertahankan 3 menteri tersebut ada di tangan Presiden SBY.
Kondisi internal PKS menurutnya saat ini solid tidak ada perpecahan di dalam tubuh partai terkait mereka yang mendukung keluar dari Setgab dan tidak. "Pokoknya semua jangan berandai-andai,ini persoalan perbedaan pendapat biasa. Di Century bisa berbeda, di luar nggak ada masalah," katanya.
Anis mengaku para menteri PKS tidak perlu mengikuti garis partai karena saat ini mengabdi pada negara. Para menteri tersebut duduk di kabinet,menurutnya tentu harus patuh dan menjalankan kebijakan yang diberikan Presiden SBY.
