BISNIS.COM, JAKARTA--Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan tanpa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun koalisi partai pemerintah tetap solid mendukung rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
Bahkan dia menilai PKS memang dianggap sudah tidak ada di Sekretariat Gabungan (Setgab) karena sikapnya yang tidak jelas dalam hal kebijakan pemerintah. Ruhut mengatakan Partai Demokrat dan partai koalisi lainnya tidak takut bila harus berhadapan dengan PKS dalam pengambilan keputusan kenaikan BBM di DPR.
“Kami koalisi tanpa PKS pun sudah 60% di parlemen. Jadi enggak pengaruh apakah PKS mau gabung koalisi atau jadi oposisi,” ujar ruhut kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (13/6/2013). Menurutnya, partai koalisi pemerintah sudah bulat mendukung kenaikan BBM dan pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi itu.
Dalam satu kesempatan Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nurwahid mempelesetkan BLSM dengan singkatan Beli Langsung Suara Rakyat. Sementara mantan Menko Perekonomian era Presiden Aburrahman Wahid, Rizal Ramli menyebutnya dengan istilah BALSEM, satu obat gosok yang menyembuhkan sementara namun tidak berarti apa-apa untuk jangka panjang.
Sebelumnya Presiden SBY sendiri mengatakan sikap PKS yang bertentangan dengan anggota koalisi lainnya adalah tak etis dan tak elok. Dalam pidatonya, semalam, SBY meminta seluruh elite politik mendukung kebijakan kenaikan harga BBM yang menurut SBY dilakukan “dalam rangka penyelamatan ekonomi negara.”
“Dengan kerendahan hati, saya mengajak sahabat-sahabat saya, para elite politik, untuk menomorduakan kepentingan politik praktis atau kepentingan politik menjelang Pemilu 2014,” kata SBY usai rapat kabinet.
