BISNIS.COM, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan indikasi adanya dana siluman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2012 di DKI Jakarta.
BPKP menemukan ada empat dinas yang diindikasi menggunakan “dana siluman” dari APBD Perubahan 2012. Empat dinas tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan. Hal itu disampaikan langsung Kepala BPKP Mardiasmo di Balai Kota Jakarta, Senin (27/5/2013).
Berdasarkan temuan tersebut BPKP menyebutkan bahwa banyak anggaran yang tidak diusulkan tapi dapat, ada yang diusulkan sekian tetapi dapatnya lebih dan penggelembungan dana terjadi, pada bagian belanja modal.
Kami menduga ada kebocoran uang rakyat itu sengaja di korupsi untuk kepentingan tertentu. BPKP harus membuka data temuannya secara transparan kepublik untuk mencegah menjamurnya praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dengan terbongkarnya dugaan praktik korupsi dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 2012 ini, maka kami dari Badan Pekerja Institut Proklamasi sebagai lembaga swadaya masyarakat yang concern pada issu anti korupsi dan reformasi birokrasi guna mewujudkan tatanan birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel menyatakan sbb :
1. Mendesak BPKP membuka data temuan dana siluman di APBD-P DKI tahun 2012 kepada masyarakat luas.
2. Mendesak gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Jokowi-Basuki mengevaluasi kinerja dan akuntabilitas keempat (4) kepala dinas (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dan Dinas Perhubungan) terkait temuan BPKP dan segera mencopot dari jabatannya apabila terindikasi melakukan korupsi.
3. Mendesak KPK menindaklajuti temuan BPKP dengan memeriksa empat kepala dinas tersebut guna mengetahui ada indikasi korupsi atau tidak serta mengawasi tindak-tanduk pejabat Pemprov dan DPRD DKI Jakarta untuk mencegah terjadinya praktik korupsi
Kami ingin mewujudkan DKI Jakarta yang bebas korupsi dan bersih dimana setiap penggunaan anggaran Negara dapat dipertanggungjawabkan untuk kemaslahatan masyarakat Jakarta.
Dengan alasan tersebut partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi tindak-tanduk pejabat pemerintahan dan wakil rakyat kita di parlemen adalah hal yang wajib dilakukan.
Badan Pekerja Institut Proklamasi
Arief Rachman, SH
Direktur Eksekutif
