BISNIS.COM, JAKARTA—Setelah reformasi berjalan selama 15 tahun yang ditandai jatuhnya “Rezim Soeharto” pada 21 Mei 1998, perkembangan demokrasi malah mengalami defisit akibat ulah sekelompok masyarakat dan elit negara.
Demikian dikemukakan oleh Ari Dwipayana, pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, menanggapi perkembangan demokrasi yang cenderung bergerak mundur sejak 15 tahun terakhir. Menurutnya, meski proses reformasi telah memunculkan kebebasan berpolitik dan kebebasan pers, namun pada saat yang sama terjadi arus balik kebebasan itu sendiri dalam berdemokrasi.
“Inilah yang saya sebut defisit demokrasi,” ujarnya kepada Bisnis hari ini, Senin (20/5/2013).
Dia menambahkan reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ditandai dengan banyaknya institusi politik dan organisasi, namun perkembangan demokrasi justru berjalan lebih pada tahap prosedural ketimbang substansial.
Menurutnya, salah satu indikator defisit demokrasi tersebut terlihat dari perilaku radikalisme dan fundamentalisme sekelompok masyarakat yang berdampak pada kebebasan kelompok masyarakat lainnya. Sementara itu, dari sisi pemerintah, defisit demokrasi ditandai dengan dimunculkannya UU Keormasan yang berpotensi memunculkan kriminalisasi organisasi.
“Perbedaan antara banyaknya lembaga politik dan organisasi yang semakin pluralis dengan penurunan kualitas demokrasi ini menegaskan defisit tersebut,” ujarnya.
Ari menilai pada sisi lain juga muncul depolitisasi oleh Negara karena elit pemerintah terjebak pada kepentingan pribadi dengan memamfaatkan demokrasi prosedural untuk menghalangi aspirasi publik. Menurutnya, demokrasi prosedural pada tahap tertentu akan menjadi alat politik bagi elit pemerintah untuk menghambat aspirasi publik.
