BISNIS.COM, PEKANBARU--Peraturan Menteri Pertanian N0.27 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dinilai menghambat pengembangan industri minyak sawit di Provinsi Riau.
Kepala Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Riau Adizar mengatakan aturan tersebut menyulitkan investor untuk membangun pabrik kelapa sawit (PKS) baru.
"Permentan Np.26 tahun 2007 menghambat pertumbuhan PKS karena terdapat aturan yang mengharuskan 20% kapasitas produksi PKS dipenuhi dari lahan milik sendiri," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (9/5/2013).
Adizar menambahkan setidaknya dibutuhkan 130 PKS baru agar kelapa sawit yang dihasilkan di Riau bisa terserap seluruhnya. Menurutnya, saat ini produksi kelapa sawit di Riau mencapai 7 juta ton per tahun.
Syarat pemenuhan 20% kapasitas PKS dari kebun sendiri, lanjutnya, sulit dilakukan saat ini. Pasalnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau belum tuntas hingga sekarang, sehingga pembukaan lahan perkebunan baru belum bisa dilakukan.
Minimnya PKS juga berimbas pada jatuhnya harga kelapa sawit di tingkat petani.
"Pengaruhnya tentu pada harga sawit, akhirnya petani alami kerugian. Pasalnya, PKS yang ada di Riau saat ini belum mampu menampung seluruh hasil produksi tandan buah segar (TBS), makanya harga dikendalikan pabrik,” terangnya.
Selain itu, belum tuntasnya pembangunan cluster sawit di Dumai dituding menjadi faktor lain yang menghambat pengembangan industri minyak sawit di Riau. Menurutnya, tiap tahun Riau kehilangan triliunan rupiah karena hanya mengekspor kelapa sawit dalam bentuk mentah.
arget
Penambahan PKS baru dan perampungan pembangunan cluster sawit di Dumai, lanjutnya, merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi sektor ini. Pasalnya, kelapa sawit merupakan sektor utama yang dibidik para investor di Riau.
“Tahun ini kita menargetkan investasi sebesar Rp17 triliun, sektor perkebunan sawit akan jadi fokus utama,” katanya.
Adizar menilai perbaikan infrastruktur menjadi keharusan untuk dapat memenuhi target investasi tersebut. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah penyelesaian jalan tol Riau--Dumai.
“Kendala di Riau memang persoalan infrastruktur, makanya kita harapakan jalan tol Pekanbaru-Dumai bisa cepat selesai. Ini akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya,” jelasnya.
Sebagai tambahan informasi, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Riau sepanjang 3 bulan pertama tahun ini mencapai Rp149,37 miliar. Adapun realisasi penanaman modal asing mencapai US$588,66 juta.
