Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BBM BERSUBSIDI: Golkar Dukung Rencana Kenaikan Harga Premium & Solar

BISNIS.COM, JAKARTA - Partai Golkar dukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi besaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan menaikkan harga dan memberikan kompensasi kepada golongan menengah ke bawah.

BISNIS.COM, JAKARTA - Partai Golkar dukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi besaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan menaikkan harga dan memberikan kompensasi kepada golongan menengah ke bawah.

Hal itu dikemukakan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dalam jumpa pers usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden hari ini, Rabu (8/5/2013).

Ical (panggilan Aburizal) menuturkan pada prinsipnya dirinya dan partai menyetujui kenaikkan harga BBM yang direncanakan oleh pemerintah. Akan tetapi, pihaknya mengingatkan pemerintah atas gejolak jangka pendek dan jangka panjang yang dapat terjadi.

"Kalau ada kenaikan, dan saya yakin ada kenaikan ini, pasti akan ada gejolak pada ekonomi. Perlu diantisipasi, yaitu dengan pengelolaan fiscal dan makro ekonomi yang tepat. Saya yakin pemerintah sanggup," ujarnya.
Menurut Ical, setidaknya akan ada dua gejolak yang mungkin terjadi, yaitu gejolak ekonomi dan sosial jangka pendek serta gejolak jangka panjang.

"Kenaikan BBM mau tidak mau akan mengakibatkan gejolak pada harga-harga yang akan banyak dirasakan masyarakat menengah ke bawah. Itu gejolak sesaat dan harus diatasi dalam jangka pendek. Bisa 4 bulan - 6 bulan," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, memang perlu ada kompensasi jangka pendek, apakah dalam bentuk BLSM, tambahan raskin, dan lain-lain.
"Saya tidak menolak harus ada BLSM. Saya mengusulkan ke presiden agar kompensasi jangka pendek dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin, 4 bulan - 6 bulan. Dan jangan lewat dari 2013," ujarnya.

Di sisi lain, tambahnya, perlu ada kompensasi subsidi yang bersifat jangka panjang untuk masyarakat, yaitu melalui beasiswa, perbaikan infrastruktur, penambahan PNPM, dan lainnya.

"Kompensasi jangka panjang baru terasa 5 tahun mendatang bagi masyarakat miskin, karena mereka dapat infrastruktur pasti lebih murah. Infrastruktur desa, kota, jalan provinsi, dsb," katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sutarno
Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper