Presiden SBY Keluhkan Pembukaan Kantor Separatis Papua di Inggris

BISNIS.COM, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai pembukaan "kantor" Gerakan Separatis Papua di Oxford, Inggris akan mengganggu hubungan Indonesia dan Inggris sekalipun Pemerintah Inggris menyatakan dukungannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Pemerintah Inggris menyatakan tetap dukung NKRI. Namun, kegiatan di Oxford itu akan mengganggu hubungannya dengan Indonesia," tulis Presiden Yudhoyono di akun jejaring sosial, twitternya @SBYudhoyono, Senin malam.

Dalam dua pesan twitternya itu, Presiden Yudhoyono juga mengatakan, "Indonesia telah menyatakan penolakan dan ketidaksenangan atas pembukaan "kantor" Gerakan Separatis Papua di Oxford Inggris." Pada akhir pekan lalu, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan protes keras dan keberatan yang mendalam terhadap pembukaan "kantor" itu.

"Atas instruksi kami, Dubes RI di London telah menyampaikan posisi Pemerintah tersebut kepada Pemerintah Inggris," kata Menteri Luar Negeri Marty M. Natalegawa dalam pernyataan persnya.

Menlu menilai pembukaan kantor tersebut jelas tidak sesuai dan bertolak belakang dengan hubungan bersahabat yang selama ini terjalin di antara kedua negara dan bahkan posisi pemerintah Inggris sendiri yang selama ini mendukung integritas wilayah NKRI termasuk di dalamnya Papua dan Papua Barat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI.

Selain itu, tambah dia, tindakan tersebut juga bertolak belakang dengan pandangan masyarakat internasional yang secara tegas mendukung NKRI.

Pemerintah Inggris, melalui Kedubesnya di Jakarta telah menyampaikan tanggapan terhadap perkembangan dimaksud yang intinya menegaskan kembali sikapnya yang tidak mendukung kemerdekaan provinsi Papua dan Papua Barat.

Menlu mengatakan, Pemerintah Indonesia sekali lagi mendorong agar Pemerintah Inggris senantiasa konsisten dan nyata menunjukkan kebijakannya untuk tidak mendukung tindakan apapun yang terkait dengan separatisme Papua sesuai dengan hubungan bersahabat Indonesia dan Inggris dan sejalan dengan pandangan masyarakat internasional terkait integritas wilayah NKRI. (Antara/dot)