BISNIS.COM, KARIMUN--DPRD Kabupaten Karimun merasa keberatan menyetujui pengajuan penambahan modal perusahaan daerah (Perusda) sebelum dilakukan audit keuangan dan perbaikan manajemen.
"Kita keberatan sebelum ada perbaikan manajemen dan pengelolaan unit usaha. Kalau manajemennya bagus tentu kita akan dukung dana," kata Ketua DPRD Karimun Raja Bakhtiar di Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (2/5/2013).
Ia mengatakan, penambahan modal untuk Perusda harus berdasarkan beberapa indikator, seperti kontribusi ke kas daerah oleh badan usaha milik daerah itu sejak dipimpin Usmantono pada 2010.
"Sebelum dijabat Usmantono, Perusda mampu menyetor ke kas daerah sebesar Rp600 juta. Sedangkan sekarang masih nihil padahal pemerintah daerah sudah mengucurkan modal sebesar Rp1 miliar di awal masa jabatan Usmantono," katanya.
Menurut dia, kegagalan Perusda menyetor ke kas daerah akan menjadi pertimbangan utama kemungkinan penambahan modal bagi BUMD yang mengelola beberapa unit usaha itu.
"Bagaimana mau ditambah, modal yang sudah diberikan tidak jelas pertanggungjawabannya," katanya.
Dia juga mengatakan wajar kalau LKPj Bupati Karimun 2012 dan beberapa fraksi mendesak agar keuangan Perusda diaudit oleh lembaga independen untuk mengetahui penggunaan modal daerah sebesar Rp1 miliar tersebut.
"Kita mendukung keuangan Perusda diaudit sehingga bisa diketahui simpul permasalahan sebenarnya. Apakah kondisi Perusda sudah sedemikian parah sebelum Usmantono menjabat akan diketahui dari hasil audit tersebut," tuturnya.
Audit keuangan Perusda, kata dia, bertujuan untuk menyelamatkan modal yang dikucurkan pemerintah daerah, menyusulnya ditangkapnya Usmantono oleh Polresta Padang terkait kasus penggelapan uang Rp1,2 miliar untuk investasi proyek pengadaan air bersih dengan korban pengusaha Padang Asbari, Bujang pekan lalu.
"Harus diaudit, kemana saja uang yang dikucurkan digunakan, sementara kondisi unit usaha Perusda belum menunjukkan perbaikan," katanya.
Sebelumnya, Pansus LKPj dalam rapat paripurna Jumat pekan lalu melalui ketuanya Raja Kamaruddin mendesak agar keuangan Perusda diaudit oleh lembaga independen.
Desakan serupa juga disampaikan oleh tiga fraksi, yaitu Fraksi PAN, Fraksi Golkar dan Fraksi Hanura yang meminta agar audit dilakukan secara menyeluruh, baik keuangan maupun kinerja pengelolaan unit usaha SPBU, unit pasar dan air bersih.
