BISNIS.COM, CIMAHI--Pemerintah akan meningkatkan volume pasokan raskin dari 12 bulan menjadi 16 bulan sebagai kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang direncanakan mulai Mei 2013.
Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan setiap kepala keluarga tetap akan mendapatkan kuota raskin sebanyak 15 kg. Apabila BBM jadi dinaikkan pada Mei, maka raskin harus langsung diberikan pada bulan tersebut.
"Pemberian raskin harus dilakukan pemerintah sebagai bentuk kompensasi untuk mengantisipasi terjadinya inflasi bagi warga miskin. Raskin ini harus disalurkan tepat waktu," katanya seusai meninjau Gudang Bulog Cimindi, Rabu (23/4/2013).
Di samping itu, kualitas raskin yang diberikan harus tetap terjaga. Menurutnya, kualitas raskin yang akan dijadikan kompensasi BBM itu merupakan jenis broken yang tidak perlu diragukan lagi.
Untuk raskin, pemerintah mennyubsidi sebesar 70% dari harga jual beras di pasar Rp7.000 per kilogram, menjadi Rp1.600 per kilogram.
Dia memastikan harga jual tidak berubah dari mulai titik distribusi hingga ke masyarakat penerima raskin sebanyak 15,5 juta rumah tangga atau 62 juta jiwa.
"Anggarannya belum bisa dipastikan. Tapi, kalau untuk kuota 12 bulan anggarannya Rp17,1 triliun, tinggal ditambah sepertiganya," jelasnya.
Dia meminta partisipasi pemerintah daerah untuk memastikan agar harga raskin kompensasi BBM tersebut tidak berubah dari ketentuan Rp1.6000 per kilogram.
Oleh karenanya, pihaknya akan mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membuat surat edaran kepada seluruh pemda agar menjaga harga.
Menurutnya, partisipasi bisa berupa alokasi dana talangan kepada warga dan meningkatkan pengawasannya. Oleh karenanya, dirinya salut kepada sejumlah pemda yang sudah melakukan langkah-langkah seperti itu.
"Karena tidak sedikit pemda yang tidak mau tahu dengan raskin sehingga membebani masyarakat. Memang tidak ada sanksi bagi pemda yang lalai," ujarnya.
Selain pemberian rakyat miskin (raskin), penerima bantuan siswa miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) pun tetap menjadi perhatian.
Sementara itu, Kepala Bulog Divre Jabar, Usep Karyana memastikan persediaan beras di Jabar masih aman bahkan pihkanya bisa melakukan penyerapan beras dari tingkat petani mencapai 6.000 ton per hari.
"Untuk pengadaan beras pada 2012 ini mencapai 540.511 ton meningkat tajam dari 2011 yang hanya 177.175 ton dan 2010 sempat menyentuh 374.589 ton," ujarnya.
Selama ini, Bulog banyak menerima beras dari petani di wilayah Pantura seperti Cirebon dan sekitarnya. Tapi, secara bertahap pihaknya mulai melirik besarnya potensi yang dimiliki
oleh wilayah Selatan Jabar baik Cianjur maupun Sukabumi."Bahkan kami akan membangun gudang baru untuk menampung beras dari Cianjur di wilayah Jampang," paparnya.
