Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KERUSAKAN HUTAN: 18 Protes Dilayangkan Aktivis Lingkungan Hidup

BISNIS.COM, JAKARTA--Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Institute menyatakan protes tentang masalah kehutanan menjadi terbesar dalam 3 bulan terakhir yakni mencapai 18 protes. Protes itu juga mengindikasikan lemahnya penanganan pemerintah atas
Anugerah Perkasa
Anugerah Perkasa - Bisnis.com 12 April 2013  |  13:32 WIB

BISNIS.COM, JAKARTA--Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Institute menyatakan protes tentang masalah kehutanan menjadi terbesar dalam 3 bulan terakhir yakni mencapai 18 protes. Protes itu juga mengindikasikan lemahnya penanganan pemerintah atas masalah lingkungan hidup.

Peneliti senior Walhi Institute, Abdul Wahib Situmorang, mengatakan kondisi lingkungan hidup semakin buruk dan tak ada terobosan baru untuk mengatasi masalah. Selama Januari-Maret 2013, organisasi itu mencatat sedikitnya 18 protes terjadi atas masalah kehutanan.

"Spesifikasik isu terbanyak adalah hutan yakni menyangkut kebijakan sembilan protes, kayu ilegal lima protes dan REDD+ dengan empat protes," kata Wahib dalam keterangan pers yang dikutip pada Jumat, (12/4/2013).

Dia memaparkan isu lingkungan lainnya adalah tambang dengan rincian pasir (empat protes), bauksit (tiga protes) dan emas (tiga protes). Khusus masalah hutan, protes terbesar masing-masing terjadi pada Aceh (enam protes) dan Riau (enam protes).

Secara keseluruhan, Walhi Institute mencatat sebanyak 123 protes terjadi selama triwulan pertama tahun ini. Jumlah protes terbesar terjadi pada DKI Jakarta yang mencapai 38 protes.

"Ini karena Jakarta dianggap bagian dari masalah, sekaligus solusi," kata Wahib. "Kasus hutan di Jambi dan Riau, para demonstran juga datang ke Jakarta."

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi, mengatakan kondisi tak adanya perubahan pada triwulan  pertama itu menunjukkan semakin absennya negara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bahkan lebih buruk, katanya,  aparat negara justru terlibat untuk menghambat pemenuhan hak-hak warga negara atas lingkungan hidup.

Dia memaparkan Kementerian Lingkungan Hidup yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam upaya-upaya penegakan hukum lingkungan hidup, justru mandul dan tidak menunjukkan peran yang signifikan. "Presiden SBY harus mengambil tindakan tegas dan berani dalam masa akhir kepemimpinannya,  jka tidak ingin meninggalkan warisan konflik sosial dan lingkungan hidup," tegas Abetnego.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

walhi hutan kerusakan hutan kerusakan

Sumber : Anugerah Perkasa

Editor : Yoseph Pencawan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top