.jpg)
BISNIS.COM, MEDAN--Kondisi perekonomian Provinsi Sumatra Utara pada Triwulan I/2013 diperkirakan terakselerasi pada kisaran 6,2 % hingga 6,5 %, mengalami kenaikan dibanding pertumbuhan ekonomi Sumatra Utara pada 2012 sebesar 6,22 % yang menurun akibat lesunya ekonomi global.
Untuk laju inflasi di Provinsi Sumatra Utara, kata Gubernur Sumatra Utara, Gatot Pujo Nugroho, pada 2011 sebesar 3,67 % dan pada 2012 melemah menjadi 3,86 %.
"Namun laju inflasi tersebut masih dibawah laju inflasi nasional sebesar 4,30%," kata Gatot Pujo Nugroho pada acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sumatra Utara 2013, Rabu (3/4/2013).
Sedangkan untuk Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga yang berlaku pada 2012, kata Gatot, mengalami peningkatan menjadi Rp351,12 triliun dibanding 2011 yakni sebesar Rp314,14 triliun.
"Pendapatan Perkapita atas dasar harga 2012 juga mengalami kenaikan sebesar Rp26,57 juta dibanding 2011 hanya sebesar Rp23,99 juta," ujar Gatot Pujo Nugroho.
Kondisi perekonomian Provinsi Sumatra Utara pada 2011 dan 2012 ini, papar Gatot, merupakan dasar pencapaian target pembangunan Sumatra Utara pada 2013 yang ditandai dengan semakin baiknya beberapa indikator ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan hidup dan penataan ruang.
Gatot mengharapkan agar program prioritas kedepan yang dibahas melalui Musrenbang Sumut 2013 ini dapat dilakukan lebih terintegritas dan terkoordinasi satu sama lainnya.
"Khususnya dalam perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang mengedepankan prinsip Business Not As Usual, Memiliki Daya Saing, Efektifitas dan meningkatnya partisipasi Akademisi, Business, Goverment dan Community," katanya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatra Utara, Kamaluddin Harahap mengatakan, Musrenbang 2013 merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan Provinsi Sumatra Utara untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sumatra Utara 2014.
DPRD Provinsi Sumatra Utara, kata Kamaluddin, mengharapkan partisipasi seluruh peserta agar berperan aktif, karena Musrenbang ini sangat penting agar ada sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Tidak seperti selama ini, kata Kamaluddin, pembangunan terabaikan begitu saja karena miss komunikasi antara perangkat pejabat di daerah dengan pejabat di pemerintah pusat.
"Lambannya proses pembangunan serta tidak disahutinya usulan pembangunan di daerah akibat miss komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota," kata Kamaluddin.
Ditempat berbeda, Rurita Ningrum, Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatra Utara menilai kegiatan Musrenbang Sumatra Utara 2013 dengan biaya yang cukup besar ini sebenarnya tidak sejalan dengan kondisi rakyat yang semakin berat menanggung beban hidup, utamanya harga kebutuhan pokok yang makin tidak terkendali.
Menurut Rurita, partisipasi rakyat dalam proses penyusunan anggran sebagaimana yang dilakukan di Porto Alegre, Brasil dan kini oleh PBB dijadikan teladan untuk ditumbuhkembangkan di seluruh dunia, sebenarnya dapat menjadi referensi bagaimana anggaran disusun dengan melibatkan masyarakat secara berjenjang.(k14/yop)
