BISNIS.COM, JAKARTA—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus turun tangan atas memburuknya hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Usaha Milik Negara.
Menurut Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN) Abdul Latif Algaff, sejumlah pejabat BUMN yang notabene sebagai pemimpin perusahaan penyangga perekonomian nasional hubungannya buruk dengan lembaga legislatif.
“Kondisi ini menerabas etika yang akan mencederai demokrasi yang ingin dibangin dan membawa ketidaktenangan dalam bekerja,” katanya Rabu (3/4/2013).
Bahkan, lanjut Latif, kondisi tersebut juga memalukan dan dipastikan menurunkan wibawa DPR, serta pemerintah, sekaligus dapat menurunkan produktivitas BUMN.
Dia mencontohkan memburuknya hubungan DPR dan BUMN adalah saat pengusiran Dirut RNI Ismed Hasan Putro dalam hearing dengan Komisi VI DPR tentang kinerja perusahaan milik negara.
Selain itu, Latif menambahkan penggerebekan anggota Komisi IX DPR ke kediaman Dahlan Iskan, Menneg BUMN yang tidak hadir beberapa kali diundang dalam rapat kerja dengan lembaga legislatif.
FSP BUMN meminta penghentian sementara rapat-rapat kerja antara DPR dengan BUMN sambil menunggu pulihnya hubungan kedua lembaga negara tersebut. (ra)
