BISNIS.COM, PEKANBARU--Realisasi investasi di Provinsi Riau dari penanaman modal asing (PMA) selama 2012 mencapai US$1,15 miliar, meningkat signifikan dibandingkan dengan pencapaian 2011 sebesar US$212,34 juta.
Gubernur Riau HM Rusli Zainal mengatakan sejalan dengan pembangunan dan perbaikan di bidang infrastruktur, investasi asing yang masuk ke Riau semakin meningkat dari tahun ke tahun.
“Banyak sekali investasi yang masuk ke kita [Riau], dan itu adalah pencapaian yang luar biasa,” ujarnya dalam acara Musrenbang Provinsi Riau, Selasa (2/4/2013).
Sementara itu, jelasnya, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada 2012 mencapai Rp5,45 triliun dengan jumlah proyek sebanyak 51 proyek.
Menurut Rusli, angka investasi yang masuk ke Riau bisa lebih tinggi lagi bila kondisi infrastruktur terutama, jalan dan listrik bisa segera dibenahi menjadi lebih baik.
Apalagi, lanjutnya, potensi investasi di Riau termasuk cukup besar karena mampu memberikan kontribusi hampir 7% terhadap pertumbuhan nasional.
“Masih banyak peluang investasi yang bisa menarik investasi asing, terutama di sektor hilir. Kita kehilangan triliunan rupiah per tahun karena tidak mampu membangun downstream akibat buruknya infrastruktur,” tuturnya.
Selain mendukung investasi, jelasnya, pembangunan infrastruktur juga diharapkan memperlancar akses dari dan menuju tiga entry point Provinsi Riau serta meningkatkan rasio pelayanan air bersih, telekomunikasi, kelistrikan, dan prasarana pendukung lainnya.
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangaunan Daerah (Bappeda) Riau, realisasi investasi dari PMA pada 2012 merupakan pencapaian tertinggi dalam 7 tahun terakhir.
Pada 2007, realisasi PMA sebesar US$724,4 juta, kemudian terus turun menjadi US$460,9 juta pada 2008. Selanjutnya, pada 2009 turun lagi menjadi US$251,6 juta, dan pada 2010 turun menjadi US$86,6 juta.
Kemudian, pada 2011 realisasi PMA mulai meningkat menjadi US$212,3 miliar, dan pada 2012 mencapai US$1,152 miliar.
Kepala Bappeda Riau Ramli Walid menambahkan untuk 2014, Pemprov Riau sudah menetapkan rencana kerja berlandaskan pemantapan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
Dia menjelaskan salah satu isu strategis dalam percepatan pembangunan infrastruktur adalah dengan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan provinsi di kabupaten/kota, serta percepatan akses masyarakat terhadap air bersih dan listrik.
“Selain itu juga pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan akses ke sentra-sentra produksi, peningkatan infrasturktur perdesaan dan permukiman, serta peningkatan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan akses pelayanan publik,” katanya.
