BISNIS.COM, BALIKPAPAN--Pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk di Kalimantan Timur bisa menjadi salah satu upaya untuk mengerek pendapatan per kapita pada 2013 menjadi Rp63 juta atau meningkat 46% dari Rp43,1 juta pada 2012.
Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltim Budi Pranowo mengatakan peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali berpotensi menahan laju pendapatan per kapita karena bilangan pembagi yang meningkat tajam.
Dia mengakui pengendalian ini menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan bergeliatnya industri, utamanya pertambangan dan migas, yang menarik banyaknya pendatang.
Laju pertumbuhan penduduk di Kaltim tercatat mencapai 3,7% dengan porsi pertumbuhan penduduk pendatang mencapai 2,5% dan pertumbuhan penduduk lokal sebesar 1,2%.
“Kalau melihat kondisi ini, pertumbuhan penduduk migran [pendatang] lebih besar dibandingkan dengan penduduk lokal. Kalau laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan, tentu besar pendapatan per kapita juga akan meningkat,” ujarnya, Selasa (26/3/2013).
Dia mencatat laju pertumbuhan pendapatan per kapita mencapai 4,12% per tahun dari Rp36,6 juta menjadi Rp43,1 juta pada 2012.
Semakin besar laju pertumbuhan penduduk, akan menggerus laju pertumbuhan pendapatan per kapita yang ada di Kaltim.
Kendati demikian, laju pertumbuhan penduduk ini tidak merata di seluruh Kaltim karena hanya terkonsentrasi pada pusat perdagangan, jasa dan industri.
Untuk itu, Pemprov Kaltim akan mengembangkan daerah yang perlu untuk dipacu dengan memberdayakan sektor unggulan seperti pertanian dan perkebunan.
Perkembangan industri ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sehingga bisa menekan angka pengangguran menjadi 7,42%. Adapun pertumbuhan ekonomi diyakini masih akan menurun menjadi 3,72% pada 2013 dari sebelumnya 3,98% pada 2012.
Wakil Wali Kota Balikpapan Heru Bambang mengaku sedang berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait dengan manajemen kependudukan yang melonjak cukup drastis pasca pemberlakuan KTP Elektronik.
“Setiap bulannya, sejak 2012, pertambahan penduduk di Balikpapan rerata antara 1.800 orang - 2.300 orang per bulan,” katanya.
Sebelum KTP elektronik diberlakukan, Pemkot Balikpapan menerapkan sistem uang jaminan dan pemberian KTP Sementara bagi penduduk yang datang ke kota itu.
Tujuannya, menyeleksi penduduk yang datang guna menekan angka pengangguran.
Kondisi ini dikhawatirkan akan memengaruhi program pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, pihaknya berkonsultasi dengan pemerintah pusat agar bisa memeroleh solusi atas permasalahan ini. (wde)
