UKG ONLINE 2012: Uji kompetensi dan sertifikasi guru, kebijakan salah kaprah

JAKARTA: Ternyata, tak semua guru menyatakan bahwa uji kompetensi perlu dan penting, demikian juga soal sertifikasi guru, karena uang jutaan rupiah menanti setiap enam bulan sekali.Agus Purwadi, Guru SMA Muhammadiyah Yogyakarta, mengungkapkan dalam akun twitternya, @Agus-Purwadi. Menurut dia, Uji Kompetensi Guru merupakan tanda pemerintah menerapkan kebijakan salah soal sertifikasi. "Krn negara gak "gableg" duit mbayari.. @arifpitoyo," ungkapnya di linimasanya.Guru yang sudah sertifikasi, tambahnya, di uji ulang agar tak beratkan anggaran negara, terus yang tidak lolos apa tidak berdampak dengan kinerjanya?"Terima tunj. sekian juta perbulan tak serta merta kinerja guru ningkat.. tp bagi nanti yg tak lolos UKG jelas akan berdampak.. @arifpitoyo," tuturnya.Guru yang tak lolos UKG akan mempengaruhi kinerjanya, karena bakal gak dilanjutkan terima tunjangan sertifikasi jutaan Rp.Agus mengatakan sertifikasi guru di Indonesia hanya pemborosan saja, karena anak didik juga tidak makin meningkat pembelajarannya sehingga hanya memboroskan keuangan negara."Kenyataannya, pemberlakuan sertifikasi itu malah membuat para guru sikut-sikutan untuk mendapatkan jam pelajaran lebih banyak lagi sehingga kualitas mengajarnya pasti menurun," tegasnya. Sertifikasi guru, juga kini menjadi obyek empuk Dinas Pendidikan di daerah untuk menakut-nakuti guru dan merogoh kocek guru dengan dalih sosialisasi guru berbiaya Rp 250 ribu-Rp 500 ribu/ orang.Menurut Agus, program sertifikasi guru misalnya, sudah melenceng dari tujuan awalnya.Seperti diketahui, Sertifikasi dan Penilaian Kinerja (PK) guru kini mengalami perubahan proses yang diklaim untuk memudahkan mereka meningkatkan kinerja dan profesionalitas.Namun, menurut Agus, bukan profesionalitas yang didapat, kualitas mengajarnya hanya segitu saja bahkan menurun seiring jam mengajar yang bertambah.Agus juga menyoroti masalah Block Grand yang sering tidak tepat sasaran. "Sekolah saya saja APBS nya mencapai puluhan miliar tetap dapat block grand. Ini salah kaprah, mending dikasih saja ke sekolah yang membutuhkannya," tegasnya.Mendikbud Muhammad Nuh enggan menjawab pertanyaan bisnis seputar sertifikasi guru dan block grand kepada Bisnis.(api)