Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk hadir dalam agenda pertemuan puncak pemimpin negara-negara yang tergabung dalam BRICS di Kazan Rusia.
BRICS berdiri pada tahun 2006 dan semula hanya terdiri dari 5 negara. Kelima negara itu antara lain, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Group negara tersebut belakangan ini berkembang menjadi aliansi yang kuat untuk 'menentang' hegemoni Barat dan mata uang dolar dalam perdagangan.
Di sisi lain, keanggotaan BRICS juga mulai berkembang. Banyak negara yang ingin bergabung ke aliansi. Indonesia, adalah salah satu negara yang sempat ditawari keanggotaan BRICS pada era Joko Widodo (Jokowi).
Pada Agustus 2023 lalu, Jokowi bahkan telah ikut menghadiri KTT BRICS di Afrika Selatan. Namun demikian alih-alih ikut menentang hegemoni Barat, pemerintahan Jokowi pada waktu itu, lebih memilih mengejar keanggotaan di OECD yang didominasi oleh negara-negara maju di Eropa dan Amerika.
Sementara itu di pemerintahan baru, Prabowo Subianto telah berulangkali mengungkapkan akan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Dia menegaskan bahwa semua negara adalah mitra sehingga akan terus berupaya menjaga hubungan secara baik.
Prabowo, dalam pidato usai pelantikan misalnya, juga menegaskan Indonesia tidak akan mengikuti poros apapun. Indonesia akan selalu menjaga hubungan yang baik dengan semua negara. Hanya saja, dia juga menekankan tidak akan silau dengan status G20 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke -16 negara dengan size ekonomi terbesar di Dunia.
Baca Juga
Bertemu Kepala Negara
Adapun Sugiono sendiri akan bertemu dengan sejumlah kepala negara anggota BRICS serta negara undangan lainnya, termasuk Presiden China Xi Jinping.
Sugiono pun membawa misi khusus dalam KTT ke-16 BRICS di Rusia ini. Ia akan menyuarakan pesan penting terkait perdamaian
“Indonesia akan menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu, meningkatkan solidaritas. Serta, memainkan peran pentingnya dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara,” kata Kemlu RI dalam penyataan resminya pada Rabu (23/10).
Kunjungan ini adalah menjadi yang perdana dilakukan Menlu Sugiono setelah resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri RI.
“Kehadiran Menlu Sugiono di forum ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum-forum internasional. Dan, memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk negara-negara anggota BRICS,”
Tak hanya menghadiri KTT, Sugiono juga diagendakan bertemu dengan sejumlah negara sahabat untuk membahas soal isu bilateral.
Kebut Aksesi OECD
Sebelumnya, pada akhir pemerintahan Jokowi, Pemerintah mengungkapkan sedang mengerjakan sederet tugas sebagai syarat untuk aksesi menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Nasional OECD menyampaikan tugas berupa perbaikan-perbaikan public service tersebut sebagai upaya agar standar pelayanan dapat setara dengan negara maju, sesuai dengan standar OECD.
“Kami berharap bahwa proses ini yang akan kita kerja sama antar-Kementerian/Lembaga, kita kerja sama juga dengan masyarakat, dengan institusi termasuk di sini dari KPK,” tuturnya dalam usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD, Kamis (3/10/2024).
Pemerintah pun terus melakukan benchmarking atau tolok ukur dengan negara-negara yang telah menjadi anggota OECD.
Menteri Keuangan yang menjadi Wakil Ketua Tim Nasional OECD, dalam hal ini Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan instansinya terus melakukan reformasi seperti pengelolaan APBN, fiskal, perpajakan, belanja, pembiayaan maupun reformasi yang tercantum dalam UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
“Jadi, banyak yang masuk di dalam OECD itu sebetulnya sudah masuk di dalam reform yang sudah kita kerjakan,” ujar Sri Mulyani.
KPK Dukung OECD
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan tugas instansinya untuk mendukung aksesi keanggotaan OECD, yakni dalam perbaikan tata kelola perusahaan dan terkait penyuapan pejabat asing.
Pasalnya, saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan terkait bribery swap atau kriminalisasi suap terhadap pejabat publik asing atau internasional di Indonesia.
Hal tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi pada 2003.
“Salah satunya adalah kebutuhan kita untuk menkriminalisasi bagi penyuapan terhadap sektor ataupun pejabat asing, yang diundang-undang korupsi kita belum ada,” jelasnya.
Untuk mempercepat transparansi, proses kerja, waktu, dan aksesi OECD, pemerintah meluncurkan platform digital menggunakan platform INA yaitu INA OECD. Alhasil, proses aksesi Indonesia dapat terpantau dalam laman tersebut.
Saat ini, platform https://inadigital.co.id masih dalam proses pengembangan oleh pemerintah.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota OECD dan menargetkan rampung dalam waktu tiga tahun mendatang.
Upaya bergabung dengan OECD menjadi peranan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas.
