JAKARTA: Meski periode Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dipotong dari 9 menjadi 6 bulan, pemerintah optimistis BLSM akan tetap efektif untuk menopang daya beli masyarakat miskin apabila harga BBM naik.
Deputi bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembanguan Nasional/ Bappenas Prasetijono Widjojo menuturkan pemotongan masa penyaluran BLSM akan mengurangi efektivitas BLSM.
Namun, Prasetijono berharap hal tersebut dapat dikompensasi oleh perluasan program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan beras miskin, PNPM, dan subsidi siswa miskin (SSM).
"Akan mengurangi efektivitas BLSM, tapi kan BLSM bukan satu-satunya, ada PNPM, raskin, disamping program-program yang lebih produktif. Kalau ini on-track, saya kira masih bisa (menjaga daya beli kelompok masyarakat rentan)," katanya di sela rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Kamis 29 Maret 2012.
Pemerintah dan DPR sepakat mengalokasikan anggaran Rp25,51 triliun untuk kompensasi kenaikan BBM bersubsidi.
Anggaran BLSM disepakati sebesar Rp17,08 triliun untuk 18.5 juta RTS selama 6 bulan, program bantuan langsung infrastruktur daerah Rp7,833 triliun untuk 28.300 desa tertinggal yang mendapat masing-masing mendapat Rp250 juta, dan anggaran tambahan program keluarga harapan Rp591,5 miliar. (ra)
