BALIKPAPAN: Pengembang rumah murah, PT Cipta Griya Sarana Asri, mendesak Pemkot Balikpapan untuk segera memberikan rekomendasi terkait izin pemberian pembangunan prasarana, sarana dan utilitas untuk 1.000 unit rumah yang akan dibangun.
Direktur Utama PT Cipta Griya Sarana Asri (CGSA) Karel Soekma Jaya menuturkan pemberian fasilitas prasarana, sarana dan utilitas (PSU) merupakan kewenangan Kemenpera karena dananya berasal dari APBN. Untuk mendapatkan hal tersebut, Pemkot hanya memberikan rekomendasi terkait persyaratan yang sudah dipenuhi oleh pengembang.
“Persyaratan mendapatkan PSU itu minimal 300 unit per satu blok atau pada lahan seluas minimal 6 hektar. Kami sudah memenuhi hal tersebut,” ujarnya kepada Bisnis hari ini.
Sesuai dengan siteplan lokasi rumah murah, satu blok rumah terdiri dari 300 unit rumah yang berarti sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan PSU. Karel mengatakan pihaknya menyadari kemampuan APBD Kota Balikpapan yang tidak mampu apabila harus menanggung biaya PSU tersebut.
Kemenpera, tambah Karel, tentu mengharpkan sharing pemberian subsidi bagi pembangunan rumah murah tersebut seperti kemudahan perizinan, jalur pipa air minum, jaringan listrik serta jalur akses menuju lokasi perumahan. Dia mengatakan hal tersebut sudah pernah dijanjikan oleh perwakilan dari Pemkot ketika ada rapat bersama Kemenpera.
“Apabila ada jaminan PSU dari Kemenpera tersebut kami akan menjual rumah sesuai harga rumah murah yakni Rp26 juta. Kami sudah buat pernyataan terkait hal tersebut dan sudah kami sampaikan ke Pemkot Balikpapan melalui DTKP [Dinas Tata Kota dan Permukiman],” tuturnya.
Karel menegaskan apabila Pemkot Balikpapan tidak memberikan rekomendasi tersebut pihaknya akan membangun rumah sesuai dengan siteplan awal dan tentunya dengan harga yang berbeda karena tidak ada bantuan PSU.
Demikian halnya dengan sisa tanah dalam satu luas bangunan yang besarnya berbeda dengan siteplan yang baru juga akan dibebankan kepada pembeli.
Dia menegaskan kembali pihaknya tidak bisa menjanjikan lokasi perumahan berada dalam satu wilayah karena adanya kandungan batubara di bawah lokasi itu. Karel mengatakan tidak adanya perizinan mengenai pertambangan batubara menjadikan dirinya memilih lokasi yang aman dari batubara tersebut.
Sementara itu, Kepala DTKP Kota Balikpapan Muhaimin mengatakan PT CGSA harus mengulang kembali proses perizinan dari awal karena pengajuan izin sebelumnya dianggap tidak ada.
“Sebelumnya kan diajukan untuk perumahan itu seluas 94 hektar kemudian ini menjadi 16 hektar. Nah, CGSA harus memberikan keterangan jelas terkait lokasi dan letak tanah ini karena akan dijadikan dasar penetapan oleh Walikota dalam memberikan rekomendasi,” ujarnya.
Muhaimin mengakui PT CGSA sudah mengajukan kembali perubahan siteplan rumah murah seperti yang diminta oleh Pemkot Balikpapan. Namun, pihaknya masih akan memeriksa kembali kelengkapan administrasi terkait dokumen pengajuan kembali itu.
Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh PT CGSA adalah mengelompokkan lokasi rumah murah ke dalam satu blok untuk mempermudah pembangunan PSU. Muhaimin mengatakan apabila lokasi perumahan tersebut berpencar dikhawatirkan peruntukan PSU menjadi tidak tepat sasaran karena rumah komersil juga akan menerima fasilitas tersebut.
Mengenai adanya kandungan batubara di bawah lahan rumah murah tersebut, Muhaimin mengatakan hal itu masih perlu ditelusuri melalui kajian lapangan. Dia hanya ingin memastikan agar pembangunan PSU tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. (sut)
