Bisnis.com, JAKARTA—Setelah 17 bulan berunding, Inggris dan Uni Eropa akhirnya bakal menyepakati Kesepakatan Brexit dalam KTT di Brussels, Belgia, pada Minggu (25/11/2018).
Para pemimpin 27 negara Uni Eropa akan berkumpul dalam KTT selama kurang-lebih satu jam untuk menandatangani Kesepakatan Brexit, yang isinya adalah Inggris bakal meninggalkan Uni Eropa secara teratur pada 29 Maret 2019.
Selain itu, Inggris juga akan tetap menjaga hubungan yang dekat dengan Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesarnya—dengan mengikuti aturan dagang UE—setelah 2-4 tahun masa transisi.
Namun demikian, perjuangan PM Inggris Theresa May belum selesai. Selanjutnya, dia harus dapat meyakinkan anggota Partai Konservatif yang tidak menyukai kesepakatan Brexit tersebut di Parlemen Inggris.
Adapun, sekembalinya dari Brussels, Kesepakan Brexit masih harus mendapatkan persetujuan dari Parlemen Inggris.
Sejauh ini, anggota Partai Konservatif yang euroskeptics di Parlemen Inggris telah mengancam untuk menolak kesepakatan yang membuat Inggris tetap memiliki hubungan dagang yang dekat dengan Uni Eropa tersebut.
Nantinya, jika May gagal mendapat persetujuan dari Parlemen Inggris (House of Commons), Inggris pun dipastikan bakal keluar dari Uni Eropa dengan tanpa kesepakatan pada tahun depan.
Selain itu, upaya May untuk mendapatkan persetujuan dari Parlemen Inggris juga semakin rumit ketika terjadi perselisihan dengan Spanyol mengenai masa depan aturan dagang wilayah Gibraltar, yaitu wilayah negara Inggris yang berbatasan darat dengan Spanyol.
PM Spanyol Pedro Sanchez sebelumnya mengancam untuk memboikot KTT UE—Inggris jika May tidak mau bekerja sama terkait masalah Gibraltar.
Oleh karena itu, May pun menyepakati permintaan Spanyol yang ingin diadakan deklarasi legal bahwa seluruh pakta perdagangan antara Gibraltar dengan UE akan berada di kesepakatan terpisah dari Kesepakatan Brexit.
Dengan kata lain, aturan dagang Gibraltar dengan UE akan berada dalam kebijakan yang terpisah dari aturan dagang Inggris—UE.
Sementara Sanchez mengklaim kemenangannya, keputusan May tersebut menimbulkan kemarahan dari anggota Partai Konservatif yang euroskeptics karena masalah Gibraltar merupakan isu totemik, atau sangat penting bagi Inggris Raya.
Owen Paterson, mantan menteri dan juru kampanye Brexit menilai bahwa konsesi yang diberikan May sangat memalukan.
“Gibraltar harus bebas untuk menerima manfaat dari setiap kesepakatan dagang yang baru, yang ditandatangani oleh Inggris yang independen,” ujarnya, seperti dikutip Bloomberg, Minggu (25/11/2018).
Begitu pula anggota Partai Konservatif Nadine Dorries menilai May telah membuang Gibraltar dan terlalu tunduk dengan permintaan UE.
Sementara itu, May menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan kebijakan Inggris yang telah diputuskan sejak tahun lalu dan tidak ada yang diubahnya.
“Kami akan terus berunding mewakili seluruh keluarga Inggris Raya, termasuk Gibraltar. Saya bangga bahwa Gibraltar adalah bagian dari Inggris dan saya selalu berdiri bersama Gibraltar,” ujar May sesampainya di Brussels pada Sabtu (24/11/2018) untuk melanjutkan perundingan dengan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
