Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP Demokrat) memberhentikan dengan tidak hormat Ketua DPD Demokrat Sulawesi Utara (Sulut) Vicky Lumentut karena membelot menjadi kader Partai NasDem.
"Sesuai dengan aturan partai, DPP Partai Demokrat memberhentikan Vicky Lumentut secara tidak hormat," kata Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (28/9/2019).
Berdasarkan pemberitaan pada beberapa media, kata dia, terjadi pemakaian jaket Partai NasDem dan peresmian sebagai kader Partai NasDem terhadap kader Partai Demokrat yang menjadi Wali Kota Manado dan Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara Vicky Lumentut.
Hinca mengatakan bahwa Partai Demokrat terkejut dengan berita tersebut karena pada komunikasi terakhir, 17 September 2018, saat Rapat Konsolidasi DPP Partai Demokrat dengan Ketua Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia dan acara perayaan HUT Ke-17 Partai Demokrat, Vicky masih hadir sebagai bagian dari keluarga besar Demokrat.
Namun, kata dia, pada 27 September 2018 Vicky berada di Kantor DPP NasDem dan hampir dipastikan masuk ke NasDem.
Hinca mengatakan bahwa dua hari yang lalu, atau sebelum terjadinya peristiwa tersebut, pihaknya telah mendengar adanya permasalahan hukum terkait dengan Vicky.
"Saya mendapatkan informasi bahwa Vicky mendapat panggilan pertama dari Kejaksaan Agung RI pada 24 Agustus 2018 dan 24 September 2018. Dia diagendakan akan diperiksa kembali pada 2 Oktober 2018 sebagai saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi bantuan penanganan banjir di Manado pada tahun anggaran 2014," ujarnya.
Hinca menyatakan Demokrat telah berusaha berkomunikasi dengan Vicky untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi. Akan tetapi, sama sekali tidak berhasil.
Kini dengan pindahnya Vicky secara tiba-tiba sebagai kader NasDem dan melihat permasalahan hukum yang sedang dia hadapi, Demokrat menyatakan patut diduga bahwa pindahnya Vicky ke NasDem adalah terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya.
"Dari kronologis tersebut, patut diduga pula, dia sedang berupaya mencari lokomotif perlindungan politik," ujar Hinca.
Selanjutnya kepemimpinan DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara diambil alih oleh DPP Partai Demokrat.
