Bisnis.com, BOGOR: Kementerian Dalam Negeri menargetkan 6,9 juta penduduk usia 17 tahun bisa memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan jumlah penduduk wajib ber KTP di Indonesia ada sekitar 190 jutaan.
Dari jumlah tersebut, dia menjelaskan yang sudah merekam 182 jutaan penduduk, sisanya 8 jutaan sampai dengan 9 jutaan belum merekam data. Dari jumlah tersebut, ada 6,9 juta wajib KTP usia 17 tahun.
“Ada 6,9 juta usianya baru 17 tahun. Ini yang sedang kita kejar agar mereka segera dapatkan KTP-nya,” katanya saat meninjau layanan Warung KTP Elektronik di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5/2018).
Menurutnya, data KTP elektronik dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu, dari 182 juta yang sudah melakukan perekaman yang sudah proses pencetakan sekitar 4 jutaan atau sekitar 2%.
Dia melanjutkan Dukcapil memiliki strategi baru dalam layanan administrasi kependudukan yakni dengan jemput bola langsung turun ke lapangan seperti "Warung KTP-E" yang sudah dilaksanakan di sejumlah kampus seperti IPB, ITB, UNS, dan IPDN.
“Saya berharap kampus-kampus lain mau berkoordinasi dengan kami, karena saya percaya masih banyak mahasiswa yang belum sempat mengurus KTP,” tegasnya.
Dia mengatakan wajib KTP yang usia baru 17 tahun ini tersebar ada yang di kelas tiga SMA, di kampus dan pondok pesantren, hanya memiliki kesempatan mengurus KTP pada saat hari libur belajar.
“Kebanyakan mereka di hari libur main bersama teman, tidak mengurus dulu KTP, maka kami aktif turun ke masyarakat,” tutur Zudan.
Untuk bisa segera menyelesaikan pencetakan KTP-e, lanjutnya, Dirjen Dukcapil membutuhkan dukungan masyarakat. Bila masyakarat sudah memiliki surat keterangan atau Suket, dia menyarankan segera mendatangi Disdukcapil untuk dicetak KTP-e nya.
“Saya sarankan datang langsung ke Disdukcapil, jangan ke kecamatan, karena tidak ada pencetakan di kecamatan,” ucapnya.
Untuk memastikan KTP-e sudah bisa dicetak, lanjutnya, masyarakat dapat menghubungi pihak Disdukcapil melalui layanan Halo Dukcapil di nomor 1500537 sebelum datang ke Disdukcapil.
Tujuan menelpon ini untuk mengkonfirmasi pencetakan KTP, dan apabila ada data yang ingin diubah sebelum KTP dicetak seperti status dari lajang menjadi sudah menikah, atau dari belum bekerja menjadi PNS.
“Kalau ada perubahan data segera sampaikan, sehingga pencetakan tidak dua kali. Kan sayang, kalau satu blanko itu harganya Rp10.000, harus diganti beberapa kali,” imbuhnya.
Sumber: Antara
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
