Bisnis.com, JAKARTA -- Pimpinan pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai larangan menghadiri deklarasi Anis Matta sebagai calon presiden (capres) 2019 disebabkan kurang koordinasi.
"Belum ada koordinasi mungkin. Biasanya untuk sembilan kader capres, partai memfasilitasi," ungkap Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera, seperti dilansir Tempo, Minggu (22/4/2018).
Selain Anis, PKS menyiapkan delapan nama lain sebagai capres atau calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu 2019. Nama-nama tersebut adalah Hidayat Nur Wahid, Ahmad Heryawan, Irwan Prayitno, Sohibul Iman, Salim Segaf Al Jufri, Tifatul Sembiring, Al Muzzammil Yusuf, dan Mardani Ali Sera.
Sebelumnya, sekelompok orang yang menamakan diri Kelompok Anis Matta Pemimpin Muda menggelar acara deklarasi Anis sebagai Presiden Republik Indonesia 2019. Deklarasi yang dihadiri Anis Matta itu berlangsung di Teater Terbuka Taman Budaya Jawa Barat, Dago, Bandung, Sabtu (21/4) malam.
Sehari sebelum deklarasi berlangsung, beredar surat dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat terkait larangan menghadiri acara itu. Surat tersebut ditujukan kepada Dewan Pengurus Daerah PKS di Jawa Barat.
Dalam surat itu, Ketua DPW PKS Nur Supriyanto mengimbau para kader untuk lebih fokus pada Pilkada di kota dan kabupaten masing-masing ketimbang deklarasi calon presiden.
“Kami mengimbau agar struktur dan kader tidak menghadiri deklarasi bakal calon presiden internal,” ucapnya.
Mardani mengatakan adanya larangan tersebut bukan berarti internal PKS memiliki niat menjegal Anis untuk maju sebagai capres. Dia menuturkan DPP PKS mendukung Anis Matta sebagai capres dari PKS.
“Anis Matta capres yang kerjanya luar biasa,” ujar Mardani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
