Kabar24.com, JAKARTA — Pemerintah masih menempatkan program pencegahan dan pemberantasan korupsi secara efektif dalam kerangka kerja politik, hukum, pertahanan, dan keamanan pada 2018.
Sasaran utama yang ingin dicapai pemerintah yakni melakukan optimalisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan skema terlaksananya konsolidasi aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi.
Selain itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi.
Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), tergambar penegakan hukum yang berkualitas menjadi program prioritas pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada tahun depan.
Dengan program yang disusun, harapannya kepercayaan publik terhadap penegakan humum di Tanah Air kian meningkat. Berikut sasaran program pemerintah dari sisi penegakan hukum:
- Terlaksananya penanganan perkara yang berkualitas
- Terkendalinya overkapasitas penghuni di lembaga pemasyarakatan
- Terbangunnya Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis teknologi informasi
- Terselenggaranya pelayanan hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung iklim investasi
- Terselenggaranya sistem pendidikan sistem peradilan pidana anak yang terpadu
- Menurunnya jumlah regulasi yang bermasalah dan/atau berpotensi bermasalah
- Terlaksananya penanganan perkara sumber daya alam yang berkualitas
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
