.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Gejolak politik dan ekonomi di dalam negeri masih dibayang-bayangi dengan proses kontestasi lima tahunan yang masih belum mencapai babak final. Sidang Sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) menjadi faktor penentunya.
Ujung dari penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan ditentukan pada pembacaan hasil sidang sengketa oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada 22 April 2024.
Saat ini, delapan hakim konstitusi akan fokus menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) perkara sengketa hasil Pilpres 2024 hingga Minggu, 21 April 2024. Setelahnya, Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan hasil putusan pada Senin, 22 April 2024.
Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK Fajar Laksono menjelaskan, notabenenya RPH sudah dilakukan sejak 5 April lalu. Meski demikian, RPH tidak fokus karena terbagi antara rapat sengketa hasil Pilpres 2024 dengan rapat sengketa hasil Pileg 2024.
Meski demikian, para hakim konstitusi akan fokus ke sengketa hasil Pilpres 2024 selama 5 hari ke depan atau 16-21 April 2024.
Apalagi, kini semua pihak terkait sudah memberikan kesimpulan ihwal sidang sengketa hasil Pilpres 2024 ke MK.
Baca Juga
"Nah mulai hari ini, 16 [April] ini setelah kesimpulan tadi, sampai dengan tanggal 21 [April] itu, setiap hari diagendakan RPH fokus untuk pembahasan perkara pilpres," ujar Fajar di Gedung MK, Selasa (16/4/2024) malam.
Berdasarkan jadwal yang tertera pada laman resmi MK, hakim konstitusi akan membacakan putusan untuk gugatan sengketa pilpres yang diajukan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md serentak pada hari yang sama.
Gugatan yang diajukan oleh Anies-Muhaimin tergeristrasi dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024, sementara gugatan Ganjar-Mahfud tergeristrasi dengan Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024.
Adapun dalam permohonannya, pasangan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
Mereka juga memohon MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Kemudian, meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.
Dengan kata lain, stabilitas politik dan ekonomi pascapemilu akan sangat ditentukan dengan hasil ketukan palu sang hakim.
Di tengah kondisi geopolitik yang bergejolak, kepastian politik di dalam negeri turut menambah himpitan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia.
Pada salah satu indikator misalnya, data Bank Indonesia menunjukkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami pelemahan sejak masa Pemilu 2024.
Data menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah pada awal tahun ini dibuka pada Rp15.473 per dolar AS, sedangkan nilai tukar rupiah pada Jumat (19/4/2024) ditutup melemah menjadi Rp16.280 per dolar AS.
Tren tersebut melanjutkan pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang 6 bulan terakhir pada tahun lalu. Bank Indonesia mencatat, nilai tukar rupiah pada 5 Juni 2023 berada pada Rp14.888 per dolar AS.
Kemudian, rupiah terus mengalami pelemahan sepanjang semester II/2023 sampai dengan akhir tahun. Nilai tukar rupiah pada 29 Desember 2023 ditutup melemah pada posisi Rp15.439 per dolar AS.
Namun, Bank Indonesia menyatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam negeri akan sangat bergantung dengan stabilitas politik.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksikan ekonomi Indonesia mampu tumbuh lebih dari 5,1% apabila pemilihan umum atau Pemilu 2024 terlaksana dalam satu putaran.
“Dengan satu putaran Pemilu 2024, kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi tahun ini akan mencapai lebih dari 5,1%,” tuturnya dalam acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Di samping rasa optimistisnya, Perry akan terus mewaspadai ketidakpastian keuangan global.
Meski demikian, dia mengaku percaya diri Indonesia mampu melewati berbagai tantangan, berkaca dari kemampuan Indonesia yang bertahan dan terus tumbuh di tengah pandemi Covid-19.
Tahun ini, Perry memperkirakan ekonomi Indonesia mampu tumbuh pada kisaran 4,7% hingga 5,5%.
Sementara untuk tahun mendatang, ekonomi akan semakin meningkat ke rentang 4,8%-5,6%. Khususnya akan ditopang oleh ekspor dan konsumsi dalam negeri, utamanya oleh masyarakat tingkat menengah ke atas.
Pada kesempatan tersebut pula, Perry meyakinkan para investor untuk tidak lagi wait and see dengan kondisi Indonesia, terutama dinamika politik yang terjadi.
“Jadi, jangan menunggu lagi karena kalau investasi saat ini juga, maka peluang untuk mendapatkan keuntungan akan menjadi lebih tinggi, dibandingkan hanya sekedar menunggu saja,” pungkasnya.
Terlebih, Perry menyampaikan kepada para investor bahwa ekonomi Indonesia bahkan berpotensi untuk tumbuh lebih tinggi lagi pada masa mendatang.
“Bank Indonesia memperkirakan bawah Indonesia akan bisa mencapai level tertinggi di sekitar 2027, masih ada ruang untuk terus tumbuh,” sebutnya.
