Kabar24.com, JAKARTA - Enam orang yang diduga terlibat perkara suap terhadap Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Provinsi Bengkulu berinisal JP tiba di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di wilayah Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/5/2016).
Mereka diangkut KPK dari Bengkulu ke Jakarta menggunakan jalur udara. Sesampainya di Jakarta, keenam orang itu kemudian menaiki mobil ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Keenam orang itu tak mau memberikan komentar soal penangkapannya. Namun salah seorang dari mereka sempat berujar dia menyerahkan semuanya ke penyidik KPK.
"Tanya kepenyidik," ujar orang tersebut.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) oknum hakim, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kepahiang, Bengkulu berinisial JP.
JP ditangkap oleh penyidik lembaga antirasuah seusai memimpin sidang terkait tim pembina manjemen RSUD dr M. Yunus (RSMY) Provinsi Bengkulu dengan terdakwa Wakil Direktur Keuangan RSMY, Edi Santoni.
Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan soal operasi tangkap tangan tersebut. "Iya, (yang ditangkap) Hakim," ucap Agus singkat, Senin (23/5/2016).
Agus menambahkan, operasi tangkap tangan tersebut dilakukan sekitar pukul 15.30 wib.
JP ditangkap oleh penyidik lembaga antikorupsi di rumah dinasnya, seusai memimpin jalannya sidang tersebut.
Setelah ditangkap, oknum penegak keadilan itu langsung diamankan oleh penyidik KPK.
Kasus tersebut sempat menyeret nama mantan Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penerbitan SK Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus.
Perkara Junaidi muncul saat ia menerbitkan SK Gubernur Nomor Z. 17/XXXVIII/Tahun 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah dr M Yunus (RSMY).
SK itu dianggap bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Dewan Pembina. Sesuai Permendagri tersebut, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak mengenal tim pembina.
Adapun dalam perkara tersebut, Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu telah memvonis enam orang terdakwa. Akibat penerbitan SK tersebut, negara diduga mengalami kerugian senilai Rp5,4 miliar.
Atas perbuatannya, Junaidi disangkakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
