Kabar24.com, JAKARTA - Berpindahnya haluan Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi partai pendukung pemerintah menjadi perhatian dari berbagai kalangan. PAN dinilai mesti menerima konsekuensi setelah bergabung dengan koalisi pemerintah.
Pengamat politik Umaimah Wahid berpandangan, PAN mesti menerima kebijakan PDIP yang kini menjadi partai pemerintah.
"PAN harus mau menerima kebijakan politik PDIP atau koliasi KIH. Mereka harus mengikuti kepentingan politik PDIP," ungkapnya saat dihubungi Kabar24.com, Kamis (3/9/2015).
"PAN terkesan siap menjadi 'pelayan setia' PDIP. Hal itu bisa saja digambarkan sebagai 'mahar' saat PAN memutuskan untuk merapat ke kubu pemerintah," tambahnya.
Sementara itu, terkait Pilkada Surabaya yang masih memiliki calon tunggal, Umai menilai hal tersebut merupakan sesuatu yang aneh jika terjadi di negara demokrasi seperti ini.
"Agak aneh sebenernya, karena partai politik pasti menginginkan kekuasaan. Namun, ini bisa saja strategi PDIP atau partai koalisinya, terlebih PAN baru bergabung dengan koalisi pemerintah," ujarnya.
"Jika berbicara tentang kekuasaan dan kepentingan politik, hal itu sah saja. Namun, itu melukai etika demokrasi karena hanya untuk kepentingan kekuasaan," jelas Umai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
