Kabar24.com, JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Brigadir Jenderal Pol. Victor Edison Simanjuntak memastikan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino akan diperiksa terkait dengan dugaan korupsi dan pencucian uang pembelian/pengadaan barang 10 unit crane.
"Tentu akan kita periksa. Saya langsung yang geledah di ruangan beliau," katanya di Bareskrim Polri di Jakarta pada Jumat (28/8/2015) malam.
Dari penggeledahan itu, sambung Victor, penyidik menyita 26 buku mengenai perencanaan mobile crane serta berkas-berkas pemeriksaan dari auditor yang menyebutkan kesalahan masing-masing pihak terkait.
Dia menambahkan selain itu, pengadaan mobile crane 2013 juga hingga kini masih mangkrak. Seharusnya alat berat tersebut sudah dikirim ke pelabuhan di Jambi, Teluk Bayur Palembang, Panjang Bandar Lampung, Pontianak, dan lainnya.
Tak hanya itu, berdasarkan penyelidikan di beberapa pelabuhan ternyata mereka tidak membutuhkan alat tersebut. Victor pun mempertanyakan pembelian crane itu jika tidak dibutuhkan. "Ini yang perlu kita telisik. Ini akan kita klarifikasi kepada yang bersangkutan (Lino)."
Ketika disinggung tersangka dalam kasus ini, Direktur Tipideksus mengklaim sudah ada tersangka. Karena itu, menurut dia, penggeledahan untuk menguatkan tersangka tersebut. "Kita sudah punya alat bukti yang cukup. Penyelidikan sudah dua bulan. Minggu depan kita periksa."
Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Budi Waseso mengatakan penggerebekan anak buahnya ke kantor IPC/Pelindo II berdasarkan hasil laporan masyarakat dan terkait dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas sejumlah temuan.
Kabareskrim tiba di kantor pusat IPC/Pelindo II pada Jumat sekitar pukul 15.30 WIB. Dia mengatakan temuan Bareskrim dalam penggerebekan Itu meliputi dugaan pencucian uang oleh pejabat terkait di Pelindo II.
Selain itu, perihal pembelian sejumlah alat berat untuk keperluan bongkar muat di sejumlah pelabuhan lingkungan Pelindo II.
"Hal lain yang termasuk disangkakan adalah sejumlah alat berat yang pengembangannya terhubung langsung dengan kasus dwelling time," ujarnya, di kantor IPC.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
