Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri Hina Presiden: Beredar Video di Kalangan Terbatas. Jokowi Diminta Jaga Wibawa

Video berisi pernyataan menteri yang dinilai menghina Presiden dikabarkan telah beredar di kalangan terbatas. Sementara itu, pengamat meminta agar Presiden Joko Widodo menunjukkan wibawa saat ada menteri yang sengaja melakukan penghinaan.
Presiden Joko Widodo/@jokowi
Presiden Joko Widodo/@jokowi

Kabar24.com, JAKARTA —Video berisi pernyataan menteri yang dinilai menghina Presiden dikabarkan telah beredar di kalangan terbatas. Sementara itu, pengamat meminta agar Presiden Joko Widodo menunjukkan wibawa saat ada menteri yang sengaja melakukan penghinaan.

Arya fernandes, peneliti politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), mengatakan Presiden harus mengambil tindakan tegas atas hal itu.

Pernyataan Arya tersebut menanggapi adanya isu penghinaan terhadap Presiden yang dilakukan oleh salah satu menteri di bidang perekonomian berjenis kelamin perempuan.

“Kendati demikian, Presiden harus lebih mengedepankan rapor kinerja saat menentukan perombakan menteri,” katanya saat dihubungi, Senin (29/6/2015).

Saat ini, paparnya, menteri harus seiring sejalan dengan program Presiden. “Jadi, tidak ada yang boleh bertentangan dengan Presiden.”

Saat ini, di kalangan anggota dewan beredar pernyataan video sang menteri tentang penghinaan kepada Presiden tersebut.

Bahkan dalam transkrip rekaman yang beredar, menteri tersebut menyebut: "Presiden tidak tahu apa-apa."

Kendati demikian, belum ada sumber yang berani mengungkap identitas Sang menteri.

Sementara itu, diberitakan bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno membantah tudingan jika dirinya menghina Presiden.

Rini hanya mengatakan, tanya saja kepada mereka yang bicara, jangan ke saya.

Bantahan tersebut sekaligus ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang sempat mengumbar isu tersebut di media massa.

Menanggapi hal itu, Akbar Faisal, anggota DPR Fraksi NasDem meminta Jokowi serius menanggapi soal penghinaan tersebut.

“Kalau Presiden masih butuh, ya monggo. Itu hak prerogatif Presiden. Tapi kalau tidak, dicopot saja,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper