Bisnis.com, JAKARTA — PDIP, partai utama pendukung Presiden Joko Widodo saat Pilpres 2014, terus menguatkan wacana soal adanya pelemahan wibawa Presiden yang dilakukan oleh menterinya.
Masinton Pasaribu, politisi PDIP yang menjabat sebagai anggota Komisi III DPR, mengatakan pelaku pelemahan wibawa Presiden itu bukan cuma satu perempuan, tapi ada dua menteri berjenis laki-laki terlibat di dalamnya.
“Presiden sebenarnya sudah tahu,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Selasa (30/6/2015).
Menurutnya, pelemahan wibawa Presiden tersebut dilakukan oleh tiga menteri di komunitasnya masing-masing.
“Mereka kerap berbicara seperti itu. Sehingga banyak sumber internal kami yang menyebut penghinaan serupa dari menteri-menteri itu,” tuding Masinton.
Masinton menyebutkan, satu perempuan itu kini menjabat sebagai menteri di bidang perekonomian dan satu laki-laki melaksanakan tugas di lingkup Istana Kepresidenan.
Adapun satu menteri laki-laki lainnya menjabat sebagai menteri yang jauh dari lingkup Istana.
Masinton mengelak jika PDIP dianggap menyebar fitnah.
“Kami punya bukti rekaman dari masing-masing pernyataan yang menganggap Presiden tidak tahu apa-apa itu,” ujarnya.
Yang jelas, papar Masinton, tetap tak mau menyebut nama. “Iya, tapi saya enggak mau menyebut. Ini menyangkut etika,” katanya.
Masinton juga tidak sepenuhnya menyangkal saat wartawan menyebut menteri-menteri adalah pejabat yang kerap disebut dengan Trio Macan Istana.
“Iya, dua di antaranya Trio Macan itu,” tegasnya.
Seperti diketahui, Trio Macan ramai disebut untuk tiga pejabat, yakni Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, Seskab Andi Widjajanto, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Kendati demikian, Rini membantah jika dituding menghina Presiden. Rini hanya mengatakan, "tanya saja kepada mereka yang bicara, jangan ke saya."
“Kalau memang sudah waktunya untuk saya diganti. Itu adalah keputusan dan prerogratif dari Bapak Presiden. Apapun saya bersyukur dan berterimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya,” tutur Rini sebelum menghadiri Rapat Kerja dengan DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Selasa (30/6).
