Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai bahwa tahun 2015 masih menjadi tahun politik seperti pada tahun 2014 lalu.
Salah satu indikator yang membuat KPK menyimpulkan tahun 2015 masih menjadi tahun politik yaitu karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2015 akan diselenggarakan secara serentak di beberapa daerah.
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto meyakini bahwa sepanjang tahun 2015 nanti akan terjadi tindak pidana korupsi yang luar biasa di seluruh daerah, mengingat tahun 2015 merupakan tahun politik untuk seluruh daerah di Indonesia.
Menurut Bambang, dalam proses penyelenggaraan Pilkada nanti dibutuhkan kapitalisasi uang dalam jumlah yang besar. Sehingga lanjut Bambang, jika tidak dikelola dengan baik dan benar maka tindak pidana korupsi disinyalir akan terjadi.
“Kalau itu terjadi dalam konteks KPK, maka seluruh proses penyelenggaraannya butuh kapitalisasi uang yang luar biasa dahsyat kalau tidak dikelola dengan benar akan ada banyak masalah di bidang tindak pidana korupsi,” tutur Bambang dalam konferensi persnya di Gedung KPK Jakarta, Kamis (8/1).
Bambang menegaskan bahwa potensi terbesar untuk melakukan tindak pidana korupsi yaitu jika Pilkada diselenggarakan secara tidak langsung.
Karena itu, saat ini pihak KPK tengah melakukan kajian untuk mengantisipasi munculnya dugaan tindak pidana korupsi dari Pilkada tersebut.
“Yang mengerikan dalam kajian kami itu, kalau ada segredasi social di dalam masyarakat jadi bukan hanya potensinya saja,” ujar Bambang.
