Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lelang Jabatan Mendapat Dukungan Legislator

Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyatakan sepakat dengan adanya lelang jabatan untuk mengisi/mengganti formasi di instansi pemerintah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) & Wakil Presiden Jusuf Kalla./Antara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) & Wakil Presiden Jusuf Kalla./Antara

Bisnis.com, JAKARTA -  Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyatakan sepakat dengan adanya lelang jabatan untuk mengisi/mengganti formasi di instansi pemerintah.

"Saya setuju dan sepakat dengan adanya 'obral' jabatan karena itu sangat penting untuk memberikan insentif bagi mereka yang merasa mampu bekerja dan menduduki posisi tertentu," katanya saat diskusi "Revolusi Mental Layanan Publik" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (22/11/2014).

Ia menambahkan dalam mengawal kinerja para pemenang lelang perlu didukung dengan sistem yang komprehensif sehingga para pemegang jabatan akan lebih bertanggung jawab karena ada tuntutan dan target yang harus dicapai.

"Harus betul-betul ada target yang dicapai dalam jangka waktu tertentu. Jika gagal diberhentikan saja dan dicari orang yang lebih mampu. Saya kira itu lebih adil," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi X DPR itu.

Menurutnya sistem birokrasi yang menggunakan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) itu kurang adil, karena orang menduduki jabatan bukan karena kinerjanya. Hal itu menjadi sebuah disinsentif bagi pegawai rajin dan memiliki semangat kerja tinggi.

"Sekarang bukan saatnya lagi memberikan insentif berdasarkan senioritas dan kepangkatan. Seharusnya meski pangkat rendah asal kinerjanya lebih baik ya itu yang harus menjadi pemimpin," imbuhnya.

Ia mengatakan kinerja sebagian birokrat kurang maksimal karena sanksi bagi mereka saat ini sangat lemah, belum mampu memberikan efek jera.

"Salah satunya birokrat tidak mungkin dipecat kecuali tidak masuk berturut-turut selama 3 bulan. Untuk itu ini harus ada perbaikan," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mengatakan sistem politik para anggota dewan juga berpengaruh terhadap kinerja para birokrat karena keduanya merupakan bagian yang tidak bisa terpisah.

"Hubungannya jika politikus bertindak demikian maka para birokrat yang menjadi mitra DPR bisa bertindak sama karena jika ada masalah mereka bisa 'kong-kalikong'," katanya.

Untuk itu apapun alasan dan caranya baik itu dengan imbauan, peringatan ataupun teguran semua harus diubah sehingga ke depan semuanya menjadi lebih baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper