Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menanggapi dugaan intimidasi terhadap seorang penulis artikel opini yang dimuat di salah satu media daring.
Menurut laporan yang beredar, penulis tersebut mendapat tekanan usai memuat tulisan kritis terkait pengangkatan pejabat tertentu di Kementerian Keuangan. Terkait hal itu, Hasan menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.
“Presiden itu meletakkan perlindungan HAM dalam Astacita pertama. Jadi perlindungan, penegakan HAM itu di Astacita pertama. Dan sampai hari ini pemerintah sangat konsisten dan konsekuen menjalankan undang-undang,” ujar Hasan dalam pernyataan resminya di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Senin (26/5/2025).
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa pemerintah tetap konsisten menjalankan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang juga dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945.
Oleh sebab itu, Hasan pun menekankan bahwa pemerintah tidak pernah memiliki masalah dengan tulisan-tulisan opini, bahkan yang sangat kritis sekalipun.
Hasan juga menyinggung bahwa dalam beberapa kasus, termasuk ketika ada mahasiswa yang membuat meme satir terhadap pemerintah, pendekatan yang diambil adalah pembinaan, bukan penghukuman.
Baca Juga
“Kalau perlu naikin lagi aja tulisannya, dipasang lagi aja tulisannya,” ucapnya.
Menanggapi substansi opini dalam tulisan tersebut yang disebut-sebut mengkritisi penunjukan purnawirawan Letjen Djaka sebagai Dirjen Bea dan Cukai serta isu meritokrasi di TNI, Hasan memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh.
“Saya belum baca tulisannya, jadi saya tidak mau menanggapi isi dari opini itu,” kata Hasan.
_(1).jpg?w=300&h=221)
