Bisnis.com, JAKARTA — Bimo Wijayanto mengamini bakal menjadi calon Direktur Jenderal Pajak yang baru usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Penunjukan Bimo diumumkan di tengah dorongan percepatan reformasi sistem perpajakan nasional, termasuk pembenahan sistem teknologi informasi perpajakan, Coretax.
Saat ditanya soal waktu pelantikan, Bimo menjawab singkat dan tak memastikan tanggal pasti. “Secepatnya. Mungkin minggu ini, mungkin, mungkin,” katanya kepada wartawan.
Bimo juga mengonfirmasi bahwa sistem Coretax menjadi perhatian dalam proses transisi kepemimpinan di Ditjen Pajak.
Dia menyatakan akan mendorong percepatan pembenahan sistem tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. “Coretax akan kita percepat pembenahannya, supaya bisa memberikan kepastian pelayanan kepada wajib pajak,” kata Bimo.
Namun, terkait target khusus yang ingin dicapai, dia belum memberikan rincian. “Saya belum bisa memberikan, tapi niatnya memang untuk mempercepat akselerasi dari pembenahan dan penyempurnaan Coretax. Soal target dan segala macam, saya harus lapor kepada Ibu Menteri,” jelasnya.
Baca Juga
Bimo juga mengungkap bahwa proses penunjukannya sebagai calon Dirjen Pajak dimulai sejak Maret lalu.
“Pemberitahuannya saya diundang ke Istana untuk asesmen lah, itu 20 Maret,” ujarnya.
Profil Bimo Wijayanto
Bimo Wijayanto saat ini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Dalam peran strategis ini, dia bertanggung jawab memastikan kelancaran fungsi-fungsi kelembagaan di kedeputiannya, mulai dari perencanaan program kerja, pengelolaan sumber daya manusia dan anggaran, hingga pengawalan kinerja dan debottlenecking koordinasi antar-unit di bawah naungan kedeputian tersebut.
Sebelum menjabat di posisi tersebut, Bimo dipercaya sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejak September 2020.
Di sana, ia memimpin tim dalam mengoordinasikan dan menyinkronkan proyek-proyek investasi strategis nasional di berbagai sektor prioritas.
Fokus kerjanya mencakup pengembangan kawasan industri hijau, manajemen pelabuhan, industri alat kesehatan dan farmasi, baterai kendaraan listrik, energi baru dan terbarukan, serta sektor-sektor strategis lain seperti industri pertahanan dan perikanan.
Rekam jejak Bimo dalam birokrasi pemerintahan tidak hanya terbatas pada aspek investasi. Pada periode 2019 hingga 2020, ia juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP).
Di sana, dia memainkan peran penting dalam penajaman kebijakan lintas kementerian dan lembaga terkait program-program prioritas nasional, khususnya di sektor keuangan, pendidikan, kesehatan, dan birokrasi.
Dia menjadi penulis utama materi ratas, talking-points presiden, serta menjadi reviewer utama isu-isu strategis termasuk perpajakan, anti pencucian uang, dan jaminan sosial.
Kontribusi penting Bimo juga tercatat dalam reformasi kebijakan nasional, seperti keterlibatannya dalam penyusunan policy paper reformasi perpajakan yang menjadi dasar pengesahan Undang-Undang Amnesti Pajak (UU No. 11 Tahun 2016), serta aturan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (PERPU No. 1 Tahun 2017 yang disahkan menjadi UU No. 9 Tahun 2017).
Di bidang antikorupsi, Bimo turut memimpin penyusunan kebijakan nasional, termasuk Inpres No. 10 Tahun 2016 dan Perpres No. 55 Tahun 2018 yang menjadi kerangka penguatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Dia merupakan salah satu inisiator penguatan Sekretariat Nasional Stranas PK yang mengintegrasikan kerja lima kementerian/lembaga: KPK, KSP, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, dan KemenPAN-RB.
Sebelum aktif di kementerian koordinator dan KSP, Bimo telah meniti karier panjang di Direktorat Jenderal Pajak.
Dia pernah menjabat sebagai Analis Senior di Center for Tax Analysis (CTA), unit strategis yang dia bantu bentuk bersama Dr. Yon Arsal pada 2014–2015. Fokus kerjanya mencakup pengembangan model deteksi fraud dan analisis mikro kepatuhan pajak sektoral.
Di awal kariernya, Bimo menjabat sebagai Kepala Seksi Dampak Makro Ekonomi di Subdirektorat Dampak Kebijakan (2007–2009), dan menjadi perwakilan Indonesia dalam berbagai forum perpajakan internasional, termasuk SGATAR (Study Group on Asian Tax Administration Reform) dan ATAIC (Association of Tax Authorities of Islamic Countries).
Dia juga memimpin proyek pengembangan modul kepatuhan dalam Project on Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR) yang didukung oleh World Bank (CTF 8), serta menjadi delegasi DJP dalam berbagai pelatihan internasional termasuk di OECD Multilateral Center for Taxation di Ankara, Turki.
Selain berkarier di pemerintahan, Bimo juga menjabat dalam beberapa posisi penting di BUMN. Dia pernah menjadi Komite Audit PT Asuransi Jasindo (2019), Komisaris PT Inka Multi Solusi (2019–2022), dan sejak Maret 2022 menjabat sebagai Komisaris Independen PT Phapros Tbk.
Kuliah di Australia
Di bidang akademik, Bimo menyelesaikan studi doktoralnya di bidang Ekonomi di University of Canberra, Australia, melalui program beasiswa Australian Leadership Award.
Dia meraih penghargaan Hadi Soesastro Prize dari Australia Awards, yang kemudian membawanya pada perpanjangan masa riset dan post-doktoral di National Centre for Social and Economic Modelling (NATSEM) Canberra, serta di Duke Center for International Development, Duke University, North Carolina, Amerika Serikat.
