Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi melakukan pertemuan dengan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan upaya-upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah provinsi.
Pertemuan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/5/2025), pagi. Pertemuan dihadiri oleh Dedi dan jajarannya beserta tim dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, yang dipimpin oleh Direktur Korsup Wilayah 2, Bahtiar Ujang Purnama.
Dedi menyebut pihaknya mendapatkan arahan khususnya ihwal kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran pemerintah daerah (pemda). Kebijakan anggaran itu, terangnya, guna mengalihkan belanja pemerintah dari belanja tidak penting untuk kepentingan publik.
"Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik. Itu menjadi prioritas utama kami, dan kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output, outcome dan benefit kepentingan masyarakat," tuturnya, Senin (19/5/2025).
Politisi Partai Gerindra itu lalu menyebut arahan dari KPK yakni untuk mensinergikan berbagai kebijakan ke arah peningkatan sumber daya manusia (SDM), kenyamanan layanan pemerintah serta peningkatan kualitas kesehatan warga.
"Sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakatnya," terang Dedi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Korsup Wilayah 2 KPK, Bahtiar Ujang Purnama menyebut Dedi meminta timnya untuk memastikan bahwa langkah strategis Pemerintah Provinsi Jabar tidak menyalahi aturan, serta pelaksanaannya terus diawasi.
"Kegiatan ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide gagasan improvisasi dari Pak Gubernur Jawa Barat ini, betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang real kepada masyarakat Jawa Barat dan sekitar," ucap Ujang.
