Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti memberikan pembekalan kepada kepala daerah yang mengikuti retret di Akademi Militer, Magelang pada Selasa (25/2/2025).
Dalam pembekalan tersebut, Airlangga menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Adapun, pertumbuhan ekonomi secara nasional merupakan agregat dari hasil capaian seluruh daerah.
Airlangga menyebut Pemerintah Daerah (Pemda) bisa memanfaatkan berbagai potensi yang ada di daerahnya seperti pariwisata dan industri kreatif. Hal ini dia ungkapkan saat menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025).
Menurutnya, kepala daerah berperan penting dalam mendukung pengembangan berbagai potensi seperti sektor pariwisata agar menjadi prioritas pembangunan.
“Kami mohon Bapak dan Ibu gubernur, bupati, wali kota untuk mendorong ini [pariwisata]. Karena ini adalah penghasil dolar, nah dengan dolar yang masuk kita berharap memperkuat stabilitas,” tuturnya dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa (25/2/2025).
Tak sebatas itu, Politikus Golkar ini juga berujar kepala daerah perlu terus mendorong terciptanya lapangan kerja yang berkualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan SDM yang sejalan dengan potensi daerah.
Baca Juga
Dia melanjutkan, kepala daerah juga diimbau untuk mengoptimalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, tak sedikit masyarakat yang berhasil menjalankan usahanya berkat dukungan KUR.
Dalam kesempatan itu pula, Airlangga menyebut sejumlah daerah yang pertumbuhannya di atas rerata nasional dan ini biasanya ada industrinya dan hilirisasinya.
Adapun, daerah itu meliputi Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan.
Sementara itu, dia juga menjelaskan ada sejumlah daerah yang ekonominya di bawah rerata nasional akibat dari sejumlah aspek, seperti akses transportasi yang sulit sehingga tak mudah dijangkau.
“Karena itu, pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar agar daerah yang ekonominya masih terbilang rendah dapat meningkat,” pungkasnya.
Sementara itu, Amalia meminta kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Dirinya secara khusus mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk membantu persiapan tersebut sejak 2025 ini.
Amalia meminta dukungan dari para kepala daerah, meliputi gubernur, bupati, dan wali kota untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi tersebut. Menurutnya, upaya tersebut akan bermanfaat bagi daerah lantaran mampu mengetahui potret ekonomi di daerah masing-masing.
Dia menjelaskan, kepala daerah dapat memanfaatkan data statistik untuk membentuk kebijakan berbasis data dan fakta. Dengan demikian, proses pembangunan akan berlangsung optimal dan berdampak. Di samping itu, kepala daerah juga akan mampu mengetahui data pasti di daerah lainnya.
“Ibaratnya kalau penyakit, dengan memahami data dan statistik secara menyeluruh maka diagnosa yang bapak dan ibu lakukan itu nantinya tidak hanya mengobati gejalanya saja tetapi kami berharap dengan data dan statistik yang bapak dan ibu pahami secara menyeluruh ini dapat menyembuhkan sumber penyakitnya secara langsung, bukan hanya mengobati gejalanya,” imbuhnya.
Dalam forum tersebut, Amalia menjelaskan, data statistik yang biasanya dilakukan untuk mengukur survei pembangunan dibagi menjadi dua, yakni makro dan mikro. Data makro berarti data yang disajikan berdasarkan klasifikasi nasional, provinsi, kota, tetapi bukan berdasarkan individu.
Sebaliknya, data mikro merupakan yang biasanya digunakan untuk pensasaran program pembangunan hingga di level individu. Dengan kata lain, data tersebut juga kerap diartikan sebagai data by name by address.
“Yang kemudian di akhir tahun yang lalu kami BPS ditugaskan untuk membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN,” tandasnya.
