Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia alias BEM SI untuk lebih jeli dalam menanggapi isu efisiensi anggaran.
Pernyataan Prasetyo diungkapkan menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan badan eksekutif mahasiswa (BEM) SI bertajuk ‘Indonesia Gelap’.
Pras juga menegaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa efisiensi tidak berdampak terhadap pendidikan.
“Kalau boleh mengimbau adik-adik mahasiswa, minta tolong juga untuk lebih jeli terhadap masalah efisiensi. Kan Jumat sudah disampaikan oleh Bu Menkeu, [efisiensi] tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan, terutama untuk adik-adik mahasiswa,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
Dia turut menyebut Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa yang ditawarkan Institut Pendidikan Indonesia (IPI) hingga Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pun tetap berjalan seperti biasa.
“Jadi menyampaikan pendapat tidak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami,” ujarnya.
Politikus Gerindra ini menekankan efisiensi dilakukan untuk hal yang sekiranya kurang produktif, seperti hal-hal yang bersifat seromonial, seminar, dan forum group discussion (FGD).
“Sekarang rakyat butuhnya adalah aksi nyata gitu, sesuatu yang memang rakyat butuhkan. Itu sebenarnya efisiensinya, jadi jangan digeser ke wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat. Tidak begitu semangatnya itu,” tegasnya.
Untuk diketahui, badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk 'Indonesia Gelap' di Patung Kuda, Jakarta Pusat hari ini, Senin (17/2/2025). Aksi tersebut diketahui dilakukan di daerah dan di nasional.
Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengatakan aksi unjuk rasa itu akan diikuti oleh 5.000 massa yang akan turun serentak di setiap daerah. Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengatakan aksi unjuk rasa itu diikuti oleh 5.000 massa yang akan turun serentak di setiap daerah.
Dia menjelaskan terdapat tujuh poin tuntutan demo ini yakni menuntut Presiden mencabut Inpres No.1/2025 yang dinilai merugikan rakyat. Transparansi status pembangunan dan kinerja program makan bergizi gratis. Selanjutnya, menolak revisi UU Minerba dan Dwifungsi TNI.
“Keenam tangkap dan adili Jokowi dan ketujuh sahkan RUU Perampasan aset," tutur Herianto.
.jpg?w=300&h=221)
