Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap aset-aset hingga hibah pada periode lalu.
Harapannya, agar Dekopin periode 2024-2029, lebih transparan dalam menjalankan roda organisasi ke depan. Hal itu disampaikan Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi bersama pengurus usai menggelar pertemuan dengan pimpinan BPK RI.
"Jadi tahap awal kami ingin melakukan audit secara menyeluruh atas aset maupun hibah-hibah dari pemerintah. Kita sampaikan niatan kita dan BPK membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada kita untuk permintaan audit tersebut," kata Bambang dalam keterangan resmi, Kamis (6/2/2025).
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI ini menyampaikan bahwa Dekopin yang dipimpinnya saat ini telah diakui oleh Kementerian Hukum dan Kementerian Koperasi. Ke depan, dia mengatakan dalam rangka menjalankan roda organisasi, keterbukaan aset-aset sangat penting dilakukan.
"Karena kami ingin Dekopin ke depan lebih transparan dan lebih clear and cleanpengelolaan keuangan maupun aset. Nah, pada hari ini kita datang ke BPK dan Alhamdulillah ditemui oleh Wakil Ketua BPK Bapak Budi Prijono," kata Bambang.
Politisi Partai Gerindra ini menerangkan alasan meminta BPK melakukan audit internal karena dalam lima tahun terakhir Dekopin tidak lagi mendapat dana hibah dari pemerintah.
Baca Juga
"Sebelum-sebelumnya ada pemberian dana hibah dari pemerintah. Nah, kami minta supaya penggunaannya itu diaudit investigasi, penggunanya apakah sudah benar apa tidak," kata dia.
Bambang menekankan Dekopin ke depan menjalankan organisasi, tentu berpatok pada prestasi yang sudah dilalui oleh pengurus lama. Namun, jika ada kesalahan dalam perjalanan pengurus lama, maka akan terlebih dahulu dievaluasi.
"Kami ingin menjalankan ke depan berpatokan kepada sebelum-sebelumnya. Kalau memang sebenarnya yang awal sudah benar, kami akan ikuti, tapi kalau tidak benar kita akan evaluasi gitu. Jadi kami harus mempertanggungjawabkan satu rupiah pun uang dari negara untuk organisasi semacam Dekopin," kata Bambang.
Sementara itu, Wakil Ketua BPK Budi Prijono menyampaika kehadiran pengurus Dekopin ke kantornya dalam rangka silaturahmi dan konsultasi sejumlah hal, demi perkembangan koperasi ke depan. Mereka juga meminta BPK RI melakukan audit aset-aset Dekopin.
"Yang artinya, hal-hal yang mana bisa kita bantu untuk kelancaran tugas-tugas Dekopin, termasuk kegiatan yang bersifat audit terhadap permasalahan-permasalahan dekopin yang selama ini pintu masuknya pasti melalui Kementerian Kooperasi," kata Budi.
