Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump menunjuk Elon Musk sebagai staf pemerintah khusus. Poosisi ini membuat Elon bekerja untuk pemerintahan federal tanpa terikat aturan transparansi yang berlaku bagi pejabat lainnya.
Melansir Reuters, Selasa (4/2/2025), penunjukan ini memberikan keleluasaan bagi Musk untuk tetap menjalankan Tesla dan SpaceX sembari memimpin upaya Trump dalam memangkas pengeluaran negara melalui Departemen Efisiensi Pemerintah.
Sebagai CEO SpaceX, Musk mengawasi kontrak bernilai miliaran dolar dengan Pentagon dan komunitas intelijen AS.
Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengonfirmasi status baru Musk. Seorang pejabat senior lainnya menambahkan bahwa Musk tidak menerima gaji dari pemerintah dan tetap beroperasi dalam koridor hukum.
Meski aturan menetapkan bahwa pegawai pemerintah khusus hanya boleh menjabat maksimal 130 hari, Trump belum memberikan kepastian mengenai durasi penugasan Musk.
Penunjukan ini menimbulkan kehebohan, terutama setelah tim Musk memperoleh akses terhadap berbagai sistem pemerintahan dan bahkan mengambil kendali atas beberapa di antaranya.
Baca Juga
Langkah ini menimbulkan keresahan di kalangan birokrat federal, yang khawatir terhadap dampak perampingan besar-besaran yang direncanakan Musk.
Laporan Reuters pada Jumat mengungkap bahwa staf Musk yang ditempatkan di lembaga kepegawaian federal telah menutup akses pegawai negeri terhadap sistem komputer yang berisi data pribadi jutaan pegawai pemerintah.
Di sisi lain, Musk juga mengincar pembubaran USAID, lembaga bantuan kemanusiaan AS, yang ia sebut sebagai organisasi berhaluan kiri yang tidak memiliki akuntabilitas terhadap Gedung Putih.
Penunjukan Musk menuai kritik dari Partai Demokrat, yang menuding Trump memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada seorang miliarder tanpa mandat publik.
Namun, Trump menegaskan bahwa Musk tetap berada di bawah pengawasannya. “Elon tidak akan melakukan apa pun tanpa persetujuan kami. Jika sesuai, kami akan menyetujuinya; jika tidak, maka tidak,” ujarnya kepada wartawan.
Trump juga memuji naluri bisnis Musk dan timnya yang ia anggap sangat kompeten. “Jika ada konflik kepentingan, kami akan memastikan dia tidak terlibat,” tambahnya.
Dugaan Penyalaghunaan Kewenangan
Sejak menjabat, Trump telah merombak birokrasi secara agresif, memecat ratusan pegawai negeri dan menggantinya dengan loyalisnya sebagai bagian dari upaya memperkecil pemerintahan federal.
Seorang pejabat pemerintah mengatakan bahwa meski Trump tidak mengawasi langsung semua langkah Musk, ia selalu menerima laporan berkala mengenai perkembangannya.
Kathleen Clark, pakar etika pemerintahan dari Universitas Washington, menyoroti celah hukum dalam penunjukan Musk. Menurutnya, pegawai pemerintah khusus umumnya tidak diwajibkan mengungkap informasi keuangan mereka kepada publik.
“Penunjukan ini berpotensi membuat informasi keuangan dan konflik kepentingan Musk tidak terpantau publik maupun media,” kata Clark.
Musk sendiri merupakan salah satu pendukung finansial terbesar Trump dalam kampanye pemilu 2024, menggelontorkan lebih dari US$250 juta untuk mendukung kemenangan sang presiden petahana.
Di platform X, Musk membagikan unggahan dari komentator konservatif Rogan O'Handley, yang menyebut bahwa keterlibatannya dalam pemerintahan adalah bagian dari agenda yang disetujui pemilih saat mereka memilih Trump kembali ke Gedung Putih.
