.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Esti Wijayati menuturkan bahwa akun sosial media anggotanya diserbu pertanyaan terkait Tunjangan Kinerja (Tukin) untuk Aparatur Sipil Negara alias ASN Kementerian Pendidikan Tinggi Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Esti mengungkapkan hal itu saat menjelaskan agenda rapat kerja Komisi X dengan Mendiktisaintek yang bakal digelar pada Kamis esok hari (23/1).
“Ini medsos kami diserbu lho. Seluruh medsos anggota Komisi 10, pimpinan Komisi 10 ini diserbu dengan pertanyaan-pertanyaan terkait tukin,” ujarnya kepada wartawan, kala ditemui di DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).
Esti tidak menampik bahwa permasalahan tukin telah menjadi polemik. Meski demikian, dia menjelaskan bahwa hal tersebut sejauh ini dapat terkendali.
“Kalau soal yang tadi kekisruhan di sana, sejauh itu sudah bisa diredam, sejauh itu sudah bisa diatasi, dan tidak menyebar kemana-mana, ya sudah cukup selesai, itu ada di ranah mereka,” terangnya.
Adapun, hal yang menurutnya perlu untuk diperhatikan adalah mengenai alokasi anggaran tukin. Pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan.
Baca Juga
“Tetapi yang butuh kebijakan bersama itu ketika bicara alokasi anggaran. Sekarang alokasi anggaran untuk tukin sudah disiapkan atau belum? Dari rapat yang lalu kita sudah meminta, supaya ada penghitungan tukin berapa yang dibutuhkan,” ujarnya.
Bakal Cecar Menteri
Selain itu, Esti Wijayati juga menuturkan pihaknya akan mempertanyakan kejelasan soal anggaran tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) dalam rapat kerja dengan Kemendikti Saintek, pada Kamis (23/1/2025).
Dia mengaku Komisi X DPR RI sudah menyerap aspirasi para ASN, sehingga akan menggali kejelasan dari pihak kementerian.
“Kalau kemudian Pak Menteri mengatakan ini masih tergantung ke Kemenkeu. Ya nanti kami akan bertanya di Banggar dengan kemenkeu seperti apa?” katanya kepada wartawan, di Ruang Rapat Komisi X, Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).
Esti menjelaskan jika nanti terdapat problem akibat belum selesainya restrukturisasi lembaga kementerian, Komisi X DPR RI akan meminta pemerintah untuk cepat menyelesaikan hal tersebut.
“Kan tidak mungkin anggaran itu dikeluarkan dengan struktur yang belum tertata, karena harus ada penanggung jawabnya,” ucap politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Menurut Esti, persoalan Tukin seharusnya menjadi prioritas, bukan hanya sekadar bahan rapat, sebab terdapat hak para dosen yang belum jelas.
Baca Juga : Jelang Lengser, Jokowi Janji Beri 'Hadiah' Tambah Tukin ke PNS ESDM
“Saya justru kasihan kalau dosen-dosen harus demo, mengeluarkan biaya yang harus datang ke sini. Komisi X sudah mengakomodir itu dan sudah memperjuangkan,” pungkasnya
