Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berencana mengunjungi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur pada pekan ini. Dalam kunjungan ini, MPR akan melihat perkembangan pembangunan IKN.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengemukakan pihaknya juga akan mengecek rencana pembangunan gedung parlemen seperti gedung DPR, gedung DPD, dan gedung MPR.
“Kita membahas rencana kunjungan pimpinan MPR ke lbu Kota Negara Nusantara besok pada hari Jumat dan hari Sabtu,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Rabu (22/1/2025).
Tak hanya itu, Sekjen Gerindra ini juga menyebut pihaknya akan mengecek progress pembangunan tempat tinggal bagi anggota MPR, DPR, dan DPD.
“Kita akan berdiskusi dengan kepala otoritas IKN dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan selama ini bisa berjalan dengan baik, progresnya bagus. Karena itu kita perlu melakukan kunjungan langsung ke IKN,” jelasnya.
Bahkan hingga sejauh ini pun dirinya belum mengetahui soal proses pembangunan rumah dinas bagi anggota legislatif.
Baca Juga
“Saya tidak tahu apakah sudah dimulai atau belum, saya belum tahu. Makanya kami perlu melihat langsung, mendengar dari pejabat yang memiliki otoritas,” tuturnya.
Lebih lanjut, dalam kunjungan tersebut pun nanti pihaknya akan berdiskusi dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dan menyampaikan pandangan tentang beberapa hal yang memang diperlukan.
Sebagai informasi, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pelaksanaan peletakan batu pertama atau groundbreaking ke-9 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal dilakukan pada Februari 2025.
“Tergantung Pak Presiden [Prabowo Subianto]. Karena bersamaan Pak Menteri PU mengajukan untuk peresmian, saya mengajukan untuk groundbreaking. Tapi, beliau kan bulan ini mau ke India dulu. Mungkin [Februari],” tuturnya di Kantor Presiden, Selasa (21/1/2025).
Dia mengatakan bahwa groundbreaking ke-9 akan berfokus untuk kegiatan pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran senilai Rp6,49 triliun yang bersumber dari swasta, direct investment, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan APBN.
