Bisnis.com, JAKARTA — Hanya selang beberapa menit setelah nama Department of Government Efficiency alias DOGE terucap dalam pidato perdana, Presiden AS Donald Trump menerima gugatan hukum dari sejumlah kelompok masyarakat Amerika.
Dilansir dari Reuters, Trump secara resmi mengumumkan pembentukan kelompok penasihat untuk melakukan pemotongan atau efisiensi pemerintahan Amerika Serikat (AS). Kelompok itu bernama Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE.
Dikabarkan bahwa CEO Tesla Inc. Elon Musk dan kandidat presiden yang gagal Vivek Ramaswamy akan menjalankan DOGE—yang akan menghilangkan seluruh lembaga federal dan memangkas tiga perempat pekerjaan pemerintah federal.
"Untuk memulihkan kompetensi dan efektivitas pemerintah federal kita, pemerintahan saya akan membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah yang baru," ujar Trump dalam pidato pelantikannya, Senin (21/1/2025).
Terlepas dari namanya, komite tersebut bukanlah departemen dan memiliki sedikit kewenangan resmi untuk melakukan reorganisasi apapun, apalagi pemotongan mengejutkan yang diusulkan oleh Musk dan Ramaswamy.
Namun demikian, pengumuman Trump itu memicu keberatan publik yang seketika menjadi gugatan hukum.
National Security Counselors menggugat dalam beberapa menit setelah pengumuman Trump tersebut. Firma hukum itu menuduh bahwa kelompok tersebut melanggar undang-undang tahun 1972 yang mengatur komite penasihat federal.
Ada pula American Public Health Association, American Federation of Teachers, serta Citizens for Responsibility and Ethics in Washington yang menggugat Trump karena resmi membentuk DOGE.
Kelompok pengawas lainnya, Public Citizen, menggugat atas status hukum DOGE yang tidak pasti, bersama dengan serikat pekerja yang mewakili pegawai pemerintah AS.
