Bisnis.com, JAKARTA - Presiden ke 7 Joko Widodo alias Jokowi dan PDI Perjuangan perbedaan dalam menyikapi komposisi Kabinet Merah Putih yang akan membantu pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 5 tahun ke depan.
Adapun Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan nama-nama menteri beserta wakil menteri yang akan mendampinginya pada periode 2024-2029.
Pada pengumuman nama menteri dan wakil menteri pada Minggu (20/10/2024) di Istana Merdeka, diketahui terdiri dari 48 menteri, 5 kepala badan setingkat menteri, dan 56 wakil menteri.
Presiden ke-7 Jokowi pun memberikan tanggapan mengenai pengumuman Kabinet Merah Putih tersebut. Dilansir dari Antara pada Senin (21/10/2024), Jokowi menyebut penyusunan kabinet menjadi hak prerogatif presiden dalam hal ini Prabowo Subianto.
"Semua 100% hak prerogatif presiden," kata Presiden ke-7 Indonesia tersebut di Solo, Jawa Tengah, Minggu.
Jokowi meyakini pemilihan nama-nama yang masuk ke kabinet Prabowo-Gibran sudah melalui pertimbangan matang. "Siapapun yang telah dipilih itu pasti melalui pertimbangan yang matang, melalui kalkulasi, kalkulasi yang juga matang," kayanya.
Baca Juga
Jokowi pun meyakini nama-nama yang dipilih oleh Prabowo merupakan yang terbaik dari yang ada. "Itu hak prerogatif presiden," katanya.
Tak hanya itu, dia juga memberikan tanggapan mengenai rencana penataran di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah oleh kabinet Prabowo-Gibran bertujuan untuk menyamakan visi.
"Itu kan bagus ada briefing, untuk menyamakan visi, mengkonsolidasi kabinet di awal saya kira baik, sangat baik," katanya.
Kritik PDIP
Adapun Politikus Partai PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu mengkritik komposisi kabinet jumbo Prabowo-Gibran.
Kritikan tersebut disampaikan oleh Politisi PDIP Adian di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).
Adian menyatakan susunan kabinet Prabowo-Gibran dengan jumlah lebih dari 34 menteri ini dinilai terlalu besar dan bisa menyebabkan kesulitan karena akan melalui birokrasi yang panjang.
“Itu akan menyulitkan. Jadi begini, ketika mejanya terlalu banyak, maka birokrasi akan panjang. Birokrasi yang panjang itu akan menjadi beban buat perizinan buat investasi dan sebagainya,” katanya.
Menurut Adian, dengan bertambahnya jumlah menteri akan menambah meja, artinya akan bertambah birokrasi, dan jika birokrasi bertambah berakibat pada proses yang juga akan bertambah.
“Tambah proses artinya tambah waktu. Tambah waktu artinya tambah beban baru. Itu aja. Dan itu sangat logis. Sederhananya gitu aja menurut gua. Kita tidak bicara soal anggaran dan sebagainya,” ujarnya.
