Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengatakan bahwa organisasi yang dinaunginya tengah berfokus untuk melakukan penataan infrastruktur internal sebelum mengeksekusi konsesus atau izin tambang batu bara yang diberikan pemerintah.
Menurutnya, Muhammadiyah saat ini tengah berfokus agar saat mendapatkan hak kelola tambang agar dapat dikelola sebaik mungkin. Salah satunya, dalam membuat badan usaha yang nantinya bertugas untuk mengelola tambang batu bara milik Muhammadiyah.
"Kemudian nanti ada operating company yang bertugas mengoperasikan lembaga kita untuk bekerja sama dengan pihak operator dan kontraktor di lapangan dan ini kumpulan para ahli di Muhammadiyah," katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Lebih lanjut, Menko PMK itu mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kapan akan mulai melakukan pengelolaan tambang. Muhadjir menyebut bahwa PP Muhammadiyah masih melakukan studi lapangan terlebih dahulu.
"[Untuk mulai mengelola lahan tambang] belum, kami belum sampai sejauh itu kita harus siapkan sebaik mungkin, enggak perlu grasa-grusu, enggak usah kesusu, termasuk kita kalkulasi SDM kami sendiri," ucapnya.
Dia melanjutkan bahwa nantinya Muhammadiyah akan bekerja sama dengan program studi pertambangan yang dimiliki universitas Muhammadiyah dan juga lembaga lingkungan hidup untuk mengelola tambang.
Baca Juga
"Jadi nanti bersamaan saat eksplorasi kemudian penambangan itu akan didampingi lembaga teknik lingkungan hidup Muhammadiyah," tandas Muhadjir.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membawa kabar baru terkait progres pembagian izin tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan usai melakukan rapat kabinet di Istana Garuda, IKN.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini masih belum ada perkembangan terbaru terkait tambang ormas, khususnya izin lokasi tambang untuk Muhammadiyah.
"Nanti saya sampaikan balik dari IKN. Kabarnya masih yang lama-lama aja," kata Bahlil kepada wartawan di DPR RI, Kamis (12/9/2024).
Bahlil menuturkan, terdapat dua opsi atau pilihan lokasi pertambangan bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang bakal ditawarkan ke Muhammadiyah yaitu bekas lahan milik PT Adaro Energy Tbk. atau PT Arutmin Indonesia.
Kendati demikian, belum ada keputusan yang diambil Kementerian ESDM dalam hal pembagian lokasi tambang untuk ormas. Bahlil memastikan pihaknya akan memberikan areal terbaik.
"Saya kan sampaikan kemarin bisa dari eks Adaro atau eks Arutmin ini sedang kita kaji, kan kita mau kasih yang terbaik bos. Ini bukan seperti matematika yang 1+1 = 2, saya panggil juru geologi baru saya cek jangan sampai kita kasih yang tidak pas," ujarnya.
