Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Minta Program Makan Siang Gratis Prabowo Segera Dieksekusi

Presiden Jokowi memberikan tugas kepada Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk urus program Prabowo Subianto.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan sejumlah arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) seputar pelaksanaan program makan bergizi gratis atau makan siang gratis. 

Dadan menjelaskan bahwa Presiden Jokowi meminta agar program itu dapat terlaksana segera. Khususnya, setelah lembaganya memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Desember 2024.

"Targetnya kalau semua lancar, maka kami ingin agar Desember kami terima DIPA dan 2 Januari program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Jokowi juga menitipkan agar skema pelaksanaan program makan bergizi gratis tidak hanya terbatas pada anak sekolah, tetapi juga mencakup budaya hidup sehat secara lebih luas.

Misalnya, kata Dadan, agar masyarakat lebih mengenali berbagai bahan makanan organik seperti daun kelor agar dikenalkan kepada anak-anak sebagai bagian dari upaya peningkatan pengetahuan gizi.

Selanjutnya, dia mengatakan bahwa program makan bergizi gratis bakal terlaksana melalui unit pelayanan di tiap daerah sehingga rincian anggaran akan disampaikan lebih lanjut oleh Presiden.

Apalagi, kata Dadan, program dari presiden terpilih periode 2024–2029 Prabowo Subianto itu akan menyasar 82,9 juta penerima manfaat, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari PAUD hingga SMA, serta sekolah-sekolah keagamaan.

“[Agar program berjalan baik] kami juga harus koordinasi ke Menpan RB, setneg, kemenkeu, bapenas, semua harus bersinergi agar semua lancar,” pungkas Dadan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper