Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkap pihaknya telah menyusun rancangan pokok-pokok haluan negara.
Dia menyebut pokok-pokok haluan tersebut akan disampaikan dalam Sidang Akhir Masa Jabatan MPR RI periode 2019–2024. Bambang memang sejak lama menekankan pentingnya haluan negara seperti layaknya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) era Presiden Soeharto.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami sampaikan pada forum yang mulia ini bahwa MPR telah menyusun rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara tersebut yang akan disampaikan dalam Sidang Akhir Masa Jabatan MPR RI periode 2019-2024,” kata Bambang dalam acara Sidang Tahunan MPR 2024, Pidato Kenegaraan, dan Nota Keuangan 2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Bambang mengatakan pokok-pokok haluan negara tersebut dapat menjadi rekomendasi pembahasan dan putusan bagi MPR RI periode selanjutnya.
Politisi Golkar itu berharap dengan adanya pokok-pokok haluan negara akan menghasilkan penataan dan pengaturan penyelenggaraan negara yangharmonis, demokratis, dan berkualitas.
Menurutnya, pokok-pokok haluan negara akan menjadi pokok panduan bagi seluruh penyelenggaraan negara.
“Dengan haluan negara sebagai kompas kita, Indonesia akan terus maju, menggapai bintang-bintang dan menyongsong hari esok dengan penuh keyakinan dan kebanggaan,” kata Bambang.
Bambang menjelaskan dalam sejarah perjalanan bangsa, MPR telah menjadi pilar utama yang mengarahkan kebijakan negara dan membuktikan bahwa setiap langkah berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Konstitusi merupakan peta jalan bangsa, sebuah dokumen hidup yang menjadi pegangan dari setiap aspek kehidupan bernegara. Tugas utama MPR adalah menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi tetap relevan dengan dinamika zaman.
“Sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat, MPR menjadi representasi kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah,” katanya,
Di tengah dinamika jaman, Bambang menyebut peran MPR menjadi sangat krusial. Dia mengatakan MPR adalah lembaga yang menjaga harmoni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MPR adalah forum permusyawaratan yang menyatukan suara rakyat dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama.
“Eksistensi MPR menjadi ruang artikulasi sekaligus untukmemastikan aspirasi dankepentingan rakyat secara umum terakomodir dalam proses pelaksanaan kebijakan- kebijakan nasional,” ungkapnya.
“Jalinan konstitusional tersebut memerlukan sebuah haluan negara untuk memastikan bahwa visi berbangsa dan bernegara tetap terarah dan konsisten dengan nilai- nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ungkapnya.
Bambang menyebut jalinan antara Pancasila yang berisi nilai-nilai falsafah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengandung hukum dasar tertulis, dan haluan negara adalah jantung dari praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
Bambang mengatakan haluan negara merupakan guidance principles untuk menjalankan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang berkelanjutan.
Menurutnya, ide besar menghadirkan kembali haluan negara merupakan wujud kepedulian MPR dalam rangka mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur pada tahun 2045.
“Mari kita semua, dengan penuh kesadaran dan komitmen,menjaga dan merawat jalinanantara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, dan haluan negara. Marilah kita biarkan cahaya Pancasila menerangi jalan kita, nadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjaga keseimbangan, dan haluan negara adalah jembatan menuju masa depan untuk menggenggam erat cita-cita luhur yang telah ditetapkan, dan menjadikannya sebagai api yang membakar semangat kita,” ungkapnya.
Seperti diketahui, konsep pokok-pokok haluan negara pernah diterapkan di era Presiden ke-2 RI Soeharto atau saat rezim orde baru berkuasa.
Meski GBHN terlanjur lekat dengan Orde Baru, namun sejatinya sudah terbentuk di rezim sebelumnya dengan wujud Manifesto Politik Republik Indonesia yang merupakan pemikiran Presiden Sukarno.
GBHN atau Garis Besar Haluan Negara merupakan haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu lima tahun.
