Bisnis.com, JAKARTA — DPR mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap nama 1.000 wakil rakyat yang bermain judi online.
Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi PPATK yang mengungkap data terkait jumlah wakil rakyat yang bermain judi online tersebut. Namun, Muhaimin menyarankan agar nama-nama wakil rakyat tersebut juga diungkap ke publik untuk diberikan sanksi sosial agar tidak bermain judi online lagi.
Selain nama wakil rakyat, Muhaimin juga mengatakan bahwa PPATK harus mengungkap siapa saja bandar beserta lokasi para pelaku.
"Memang harus diungkap semua, siapa saja yang jadi korban judi online itu, siapa bandarnya, lokasinya di mana," tuturnya di Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Muhaimin mendesak pemerintah untuk lebih serius menangani masalah judi online yang semakin meresahkan terjadi di Indonesia.
Dia juga mendukung upaya pelacakan dan penghapusan semua konten serta situs judi online secara sistematis agar tidak ada lagi masyarakat yang bermain judi online.
Baca Juga
"Saya kira pemerintah harus lebih serius lagi menangani masalah ini," katanya.
Berdasarkan catatan Bisnis, PPATK bakal menyerahkan laporan soal anggota DPR yang terlibat perjudian daring atau judi online ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebelumnya mengungkap bahwa ada lebih dari 1.000 orang anggota DPR, DPRD dan kesekretariatan DPR/DPRD yang terlibat transaksi judi online. Ivan pun didorong oleh Komisi III DPR untuk melaporkan hal tersebut ke MKD.
"Pertanyaan apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti bapak Habiburokhman [Wakil Ketua Komisi III] tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang," ujarnya dalam rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi III DPR, Rabu (26/6/2024).
Habiburokhman, yang juga anggota MKD DPR, meminta Ivan agar menyerahkan laporan tersebut.
"Kita minta tolong dikasih saja ke MKD. Biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti," tutur politisi Partai Gerindra itu.
"Ya nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang, DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan," balas Ivan.
